Disediakan oleh: Hj Intan Fauzi, SH, LL. Pada tanggal 6 Juni 2020, di antara anggota DPR RI kota Bekasi dan Depok, terdapat kekhawatiran tentang penguatan disiplin dan penerapan kesepakatan kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 (yaitu bakti sosial).

Kesepakatan Santé dianggap efektif dan menghalangi penerapan sanksi sosial dan tindakan pencegahan bagi orang yang melanggar Covid-19.

Orang yang tidak menghormati aturan langsung akan dikenakan sanksi, dan banyak orang memilih pekerjaan sosial daripada denda.

Sayangnya, dalam praktiknya, sanksi sosial cukup berlebihan.

Nyatanya, sanksi sosial semacam ini sudah menjadi lelucon bahkan menjadi sasaran eksploitasi bagi mereka yang melanggar perjanjian Covid-19.

Setiap pemerintah provinsi dan pemerintah daerah tingkat kabupaten / kota harus memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar perjanjian pencegahan kesehatan Covid 19.

Salah satu sanksi DKI adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2020 tentang sanksi terhadap pelanggaran PSBB dalam penanganan Covid-19.

Di berbagai daerah Tindakan yang diambil terhadap mereka yang melanggar perjanjian sanitasi bervariasi dari teguran tertulis hingga sanksi untuk pekerjaan sosial membersihkan fasilitas umum hingga denda administratif.

Sikap para pelaku di lapangan Makna dari sanksi sosial semacam ini bias.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *