Penulis: Su Hadi (C. Suhadi)

protes terhadap omnibus bill beberapa hari terakhir ini menyita perhatian masyarakat luas, selain menunjukkan arogansi dan kekerasan dari pengunjuk rasa di luar, otak dibalik kinerjanya juga sama-sama Bergairah. Kekuatan otak dalam peragaan membuktikan bahwa biasanya sulit dipelajari, tapi kali ini baunya menyengat.

Selain uang yang ditampilkan melalui media sosial, foto mobil pesta juga terekam di tengah. Kali ini, mungkin bukan kebetulan, tapi sudah memasuki gambaran besar.

RUU tersebut terkonsolidasi dari video call pimpinan partai yang berkuasa bersama anggota RPD saat RPD disetujui. Dan, dalam video viral tersebut, Ketum memerintahkan penolakan persetujuan dan putusan rapat paripurna DPR RI. Cipta Melanggar Hukum.

Apakah begitu mudahnya menolak RUU yang akan segera disahkan, mungkin akan dikoreksi bagi yang tidak mengetahui RUU tersebut, namun tidak bagi yang mengetahui RUU tersebut. — Undang-undang tidak hanya akan muncul ketika RUU tersebut lolos referendum, tapi juga akan banyak liku-liku.

Pertama-tama, menurut Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 (“UUD 1945”), kewenangan membuat undang-undang (UU) ada di tangan Kongres Rakyat (DPR). Selain itu, Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa setiap RUU harus dibahas oleh Partai Rakyat Demokratik dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Riset akademis di perguruan tinggi dan universitas, karena harus riset akademis, artinya RUU tersebut tidak hanya akan menyiksa silsilah masyarakat umum, tetapi RUU tersebut ditujukan kepada instansi anggaran. Setelah itu, masing-masing komite membahas RUU tersebut dan kemudian melakukan rapat komite bersama. Artinya, semua komite terkait dengan RUU tersebut. Rapat berikutnya adalah rapat legislatif.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *