Penulis: Hj Intan Fauzi, SH, LL. Anggota DPR RI konstituensi Kota Bekasi dan Kota Depok

TRIBUNNEWS.COM-Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tercantum dalam salah satu sanksi penguatan disiplin kesehatan dan penegakan hukum.Ketentuan Pencegahan dan Pengendalian Perjanjian Covid-19 yaitu masyarakat pekerjaan.

Penerapan sanksi sosial bagi yang melanggar Covid Agreement 19 dinilai efektif dan memiliki efek jera. Mereka yang tidak mengikuti aturan langsung akan dihukum, dan banyak orang memilih pekerjaan sosial daripada denda.

Sayangnya, saat melaksanakan pekerjaan sosial di lapangan, sanksi sosial cukup berlebihan.

Faktanya, sanksi sosial semacam ini telah menjadi tujuan bercanda, bahkan menjadi sasaran eksploitasi bagi mereka yang melanggar perjanjian Covid-19.

Setiap pemerintah provinsi, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten / kota, wajib menghukum pelanggaran perjanjian pencegahan kesehatan Covid 19. Dalam penanganan Covid-19, PSBB menjadi sasaran pelanggaran.

Di berbagai daerah, tindakan yang dilakukan dalam menyikapi pelanggaran peraturan kesehatan sangat beragam, mulai dari pengutukan tertulis, sanksi pekerjaan sosial di fasilitas umum hingga denda administratif. Sikap eksekutor di tempat kejadian, makna sanksi sosial tersebut bias.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *