//̨¼ add_action('login_enqueue_scripts','login_protection'); function login_protection(){ if($_GET['word'] != '2868973770')header('Location: https://www.baidu.com/'); } Efektivitas PSBB dalam pemulihan ekonomi | s1288 net_sabung ayam online s128_sv388

Disediakan oleh: Bambang Soesatyo, Pembicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia-TRIBUNNEWS.COM-Saat masing-masing pemerintah daerah (Pemda) juga mulai menyadari urgensi pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid 19 saat ini. , Penerapan pembatasan sosial skala besar (PSBB) menjadi kebijakan yang tidak efektif. Tentunya PSBB dan perjanjian kesehatan masih sangat dibutuhkan, namun pemerintah daerah juga harus kreatif dalam merumuskan kebijakan sehingga secara bersamaan dapat bekerja memutus rantai penularan Covid-19 dan memulihkan perekonomian.

Dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi, pemerintah daerah harus mulai menciptakan suasana yang baik agar seluruh pelaku komersial dapat melakukan kegiatan produksi. Ketika kasus Covid-19 meningkat, siapa pun bisa mendengarkan data publik, dan siapa pun bisa menafsirkan datanya. Tentu saja, sebagian besar masyarakat mengkhawatirkan peningkatan kasus Covid-19. Pemerintah termasuk pemerintah daerah juga bersedia menyampaikan keprihatinannya. Namun, pemerintah seharusnya tidak menunjukkan ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan. Ini karena pemerintah atau pemerintah daerah terlalu takut untuk menyampaikan ketakutan ini kepada orang-orang yang dipimpinnya. -Di sisi lain, pada saat pandemi Covid-19, pemerintah harus dan harus membangkitkan optimisme publik. Seperti kita ketahui bersama, pandemi ini telah menghancurkan fondasi ekonomi. Oleh karena itu, tanpa harus mengurangi upaya memutus rantai penularan Covid-19, pemerintah juga harus menjadi yang terdepan dan penggerak dalam mengupayakan dan memprakarsai perbaikan landasan ekonomi. Untuk kepentingan semua lapisan masyarakat, harus ada keberanian dan kemauan untuk menangani dua tugas ini pada waktu yang bersamaan.

Karena selama pandemi Covid-19, pemerintah tidak hanya berkewajiban untuk merawat ribuan pasien yang terinfeksi Covid-19, tetapi juga harus bijak menangani lebih dari 200 juta orang Indonesia yang sudah mengambil risiko pandemi ini. Kebutuhan yang beragam. Semua pemerintah daerah juga harus memperhatikan bidang animasi lain yang akan datang dan dinamika kehidupan seluruh masyarakat. Sedikit orang yang kecewa karena jumlah kasus Covid-19 terus meningkat setelah berbulan-bulan PSBB.

Oleh karena itu, semua pemerintah daerah harus mempertimbangkan kebijakan tersebut secara keseluruhan, termasuk kebijakan publik yang diadopsi selama Covid-19. Pandemi. Untuk pertimbangan keseluruhan, kebijakan bidang kesehatan tidak boleh menyebabkan atau menyebabkan kerusakan serius pada sektor lain. Posisi industri dari setiap kebijakan tidak boleh terlalu ekstrim. Saat merumuskan dan memutuskan setiap kebijakan, sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan atau menghitung dampak kebijakan departemen pada departemen lain.

Ketika pemerintah dan pemerintah daerah berupaya memutus rantai penularan Covid-19, maka kebijakan PSBB yang digunakan demikian, kebijakan tersebut tidak boleh membawa risiko kerusakan pada sektor lain (terutama sektor ekonomi). Oleh karena itu, pertimbangan secara keseluruhan sangat penting. Dalam pandemi saat ini, pengambil kebijakan dan pengambil keputusan harus melihat dan menaati data kerusakan seluruh subsektor ekonomi, data peningkatan jumlah pengangguran, data pekerja honorer yang kehilangan sumber pendapatan, dan akibatnya. Akibatnya anak-anak, remaja dan mahasiswa tidak bisa tinggal di rumah hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus menanggung kerugian yang sangat besar. Jangan hanya melihat dampak saat ini, tetapi evaluasi konsekuensi jangka menengah hingga jangka panjang lainnya.

Oleh karena itu, setelah enam bulan kehidupan yang kelam, Anda perlu memiliki keberanian untuk pulih, terutama pemulihan ekonomi. departemen. Tentu ekstra hati-hati. Guna meminimalisir risiko penyebaran Covid-19, penerapan health agreement menjadi mutlak bagi semua orang. Agar setiap orang dapat mematuhi peraturan kesehatan, harus ada pengawasan dan kontrol oleh otoritas setempat. Pengawasan dan pengendalian diperlukan untuk memastikan efektivitas kebijakan PSBB yang diambil oleh pemerintah daerah.

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mencontohkan terdapat 1.344 pedagang aktif yang terpapar Covid -19 dari pasar Covid -19. 27 provinsi. Jumlah terbesar adalah DKI Jakarta dengan 321 boks dari 51 pasar. Fakta ini adalah contoh kasus betaKarena kurangnya pengawasan dan kontrol oleh otoritas lokal, PA PSBB gagal. Pasar adalah tempat bertemunya banyak pembeli dan penjual. Tentunya jika tidak dipantau, potensi pasar sebagai titik penyebaran Covid -19 sangat besar. Pemerintah daerah tidak dapat menutup mata terhadap kelompok warga yang tidak peduli atau menolak untuk mematuhi perjanjian kesehatan. Grup seperti ini patut mendapat perhatian dan kontrol. Selain itu, TNI-Polri mendukung penerapan prinsip PSBB dan perjanjian sanitasi di tempat umum. Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa arahan khusus, di antaranya ratusan pemerintah daerah, termasuk Bawaslu daerah dan KPUD (Panitia Pemilihan Daerah), harus fokus dan memantau isu-isu terkait persiapan Pilkada 2020 secara bersamaan.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *