Dr. Sumaryoto Padmodiningrat *) – TRIBUNNEWS.COM-Oposisi dan aliansi menyusut.

Setelah oposisi membahas pemakzulan, sekarang giliran koalisi untuk mengatakan bahwa seseorang akan melakukan kudeta.

Setelah mendakwa Setelah, luncurkan kudeta. -Dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, disampaikan pidato mengenai dampak Presiden terhadap penyakit virus corona 2019 atau pandemi Covid-19. Obrolan virtual kemudian dibatalkan karena dakwaan teroris, Jumat (29/5/2028).

Tit-for-tat, pidato pemakzulan presiden terus digelar di Jakarta, saat itu ada pembicaraan virtual dengan Ketua Umum DKI Jakarta Din Syamsuddin. Senin (6/1/2020) juga hadir di Majelis Kehormatan Majelis Ulama Indonesia (MUI), mantan ketua Panitia Pusat Mohammediya (PP) Indonesia.

Pencopotan presiden dari jabatannya, penuntutan atau “penuntutan” mewakili suara oposisi pemerintah. Para elit yang menentang pemerintah menggemakan suara ini.

Dosen Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens dengan sukarela mengundang Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 untuk menanggapi Pemakzulan pidato presiden dan mengangkat masalah kudeta dirancang oleh oposisi dan bahkan namanya.

Tanggapan Boni Hargens menyiratkan suara pemerintah dengan dukungan dari Partai Koalisi atau yang disebut pemerintah koalisi. Hasilnya: kekacauan politik yang tak ada habisnya!

Sebenarnya, menurut UUD (yakni Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 24C ayat 2 UUD 1945), membicarakan pemakzulan presiden tidak dilarang atau tidak boleh dilarang. Dianggap inkonstitusional. UUD). Kondisi pemakzulan presiden sangat sulit.

Baca: Jokowi dan Menkominfo Melakukan Tindak Pidana Pemblokiran Internet di Papua, Namun Tak Minta Maaf

Baca: Jadwal dan Fakta Pria Bercinta di Kamar Kost

Baca: COVID Pasien nomor 19-19 sangat menarik hari ini

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *