Penulis: Ketua KPU NTT Peter Sellers Tinu Adams (Petrus SELESTINUS), Koordinator TPDI dan Advokat Pei Ladi (Peradi) – Surat 24 Juli 2020 Tentang Ketua KPU NTT, nomor: 308 / PL 01.5 -SD / 53 / KPU-Prov / VII / 2020 Pelaksanaan Arahan kepada Presiden MPR terkait Pelaksanaan Pasal 40 dan 42 MPR: Revisi ketiga peraturan MPR terkait pada 1 Januari 2020 Instruksi tersebut, terutama instruksi mengenai penerimaan dokumen dan review kinerja mengenai syarat pengangkatan dan persyaratan calon, melaporkan persekongkolan untuk meninggalkan ketua KPU NTT, 1 (satu) bulan kemudian, dan diterima oleh ketua KPU RI pada 26 Agustus 2020. Surat, nomor: 686 / PL.02. 2-SD / 06 / KPU / VIII / 2020, tentang deskripsinya. Isi surat Ketua KPU NTT kepada Ketua KPU RI dan Isi surat Ketua KPU RI kepada Ketua KPU NTT Isinya hanya mengulangi UU Budiman.Ketua KPU di Indonesia adalah paragraf kedua dan ketiga dari surat Ketua KPU RI kepada Presiden KPU NTT. Penjelasan dalam alinea tersebut mencakup pemenuhan syarat bahwa calon tidak pernah melakukan perilaku memalukan dan SKCK, yang menunjukkan bahwa calon tidak pernah / tidak pernah melakukan perilaku memalukan. Persekongkolan

Dalam butir 3 surat Arief Budiman, penanggung jawab KPU dijelaskan dengan cara polisi mengeluarkan SKCK, SKCK menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak pernah memiliki catatan kriminal, sehingga surat tersebut dapat diterima. -Namun, jika surat tersebut menjelaskan apakah yang bersangkutan memiliki catatan pidana dan pidana, KPU provinsi atau kabupaten / kota wajib melakukan klarifikasi untuk memastikan catatan pidana dan pidana tersebut. Inal adalah calon yang potensial.

Dalam hal penuturan yang termasuk pada ayat terakhir, surat tersebut menjelaskan bahwa yang bersangkutan memiliki catatan pidana dan catatan pidana, maka KPU provinsi, bupati, atau kota wajib melakukan klarifikasi dan tidak memerintahkan apa-apa. Cerita tersebut dapat dianggap bahwa SKCK adalah kebalikan dari SKCK, yaitu tidak pernah memiliki catatan kriminal dan catatan kriminal yang dapat diterima.

Sepertinya ada ruang persekongkolan yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, ini adalah ruang yang disediakan secara ilegal oleh provinsi dan partai politik, baik melalui diskresi atau hanya melalui calon potensial untuk mencari alasan atau maaf. . Menjadi seorang kandidat.

Ini keliru disebut diskresi dan melanggar otorisasi UU 30 tahun 2014.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *