Penyedia: Widad Thalib, SH, MHWasekjen, Ketua DPP KNPI dan OPPPI, Departemen Hukum-TRIBUNNEWS.COM-Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 No.177, tentang pencalonan, mutasi dan pemberhentian jabatan pengurus senior utama dan senior Pimpinan senior (Perpres n 177/2014) tidak ditujukan untuk mengangkat direksi dan / atau komisaris BUMN, tetapi ditujukan untuk mengangkat pegawai negeri (ASN) lembaga sipil nasional. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung kekayaan negara penyertaan tersendiri. ASN) .

Baca: Ombudsman Presiden Surati (Surati) Minta Klarifikasi Jabatan Komisioner BUMN

Selain itu perlu diketahui bahwa Perpres tersebut merupakan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Kepegawaian Nasional Nomor 5 (UU ASN).

Ini adalah “Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2014”. Di bagian mengingat huruf A, pasal ini pada dasarnya menetapkan bahwa ketua adalah otoritas tertinggi dalam pengembangan ASN. Memiliki hak untuk memutuskan pengangkatan dan pemberhentian manajer senior dan manajer senior kunci. Memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (UU BUMN) Republik Indonesia tentang Perusahaan Umum.

Apabila pengangkatan anggota direksi tunduk pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) serta pengangkatan Komisaris BUMN berdasarkan Pasal 27 UU BUMN. – Dalam kedua ketentuan tersebut, Ditetapkan dengan jelas bahwa Menteri BUMN dapat menjabat sebagai direktur dan / atau auditor BUMN yang ditunjuk oleh RUPS.

Perlu juga diperhatikan bahwa aturan dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian direksi dan / atau auditor tidak tunduk pada Pepres, tetapi tunduk pada keputusan menteri. (Kosong: Pasal 18 dan Pasal 30 UU BUMN).

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *