Penulis: R AGUS TRIHATMOKO Ph.D., dosen senior kaya raya dan Universitas Cartagena

Sura dalam situasi krisis sosial dan ekonomi bahkan kepala negara situasi krisis multidimensi memiliki kekuasaan konstitusional penuh untuk memutuskan UUD, tujuannya untuk menyelamatkan krisis ekonomi. Negara dan negara. Saya (investor Dayli, 23 Juni 2020) sependapat dengan Presiden Joko Widodo. Akibat ketidakpastian pandemi Covid 19, ancaman krisis pangan global sudah dekat. Dianjurkan segera membangun ekonomi pertanian Indonesia untuk ketahanan pangan nasional. Pada semester berikutnya (9 Juli 2020), keseriusan pemerintah langsung terlihat di lapangan.

Presiden Joko Widodo, Menteri Prabowo Subianto dan beberapa menteri merancang food park di Kalimantan Tengah.

Namun, tujuan bagus ini baru-baru ini memicu perdebatan di kalangan elit pemerintah. Persimpangan lembaga atau departemen terkemuka antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan Nasional memiliki dasar konstitusional.

Namun, Anda dapat menggunakan metode teori tata kelola instansi pemerintah terkait BUMN untuk memulai pembahasan. Sektor makanan. Departemen BUMN harus dan secara logis mengusulkan untuk menjadi departemen utama proyek pertanian biji-bijian Kalimantan. Pasalnya, beberapa BUMN sudah menjalankan perusahaan makanan.

Tidaklah sulit untuk mengatasi perbedaan kewenangan antara berbagai kementerian. Ini biasanya dapat diselesaikan melalui metode politik pemerintah.

Namun demikian, kita harus melihat sudut pandang yang mendasar, yaitu metode tata kelola pemerintahan yang baik sangat penting sebagai landasan pemikiran pemerintah.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *