Penulis: Apt, Tri Asti Isnariani, M.Pharm

peran pengawasan keamanan dengan melaporkan efek samping obat memang membutuhkan apoteker. Apoteker adalah tenaga kesehatan yang paling mengetahui obat yang terbaik, tidak hanya baik untuk kesehatan, tetapi juga memiliki risiko efek samping.

Artikel ini ditulis untuk memperingati Hari Apoteker Sedunia pada 25 September 2020. Tema Hari Apoteker Sedunia yang ke-10 adalah “Mengubah Kesehatan Global”, mengacu pada transformasi pelayanan apoteker dan dedikasinya pada praktek pengembangan obat. Alasan mengapa tema ini dianggap tepat adalah karena di era 4.0 peran apoteker sudah berubah.

Karena pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian dan pelayanan kesehatan, koordinasi antar tenaga kesehatan (apoteker) harus dipulihkan bahkan di lapangan.

Mendeteksi penyalahgunaan obat dan penyalahgunaan obat, terutama selama pandemi ini, kegiatan farmakovigilans di industri farmasi menjadi semakin diperlukan. Oleh karena itu, peran apoteker mutlak diperlukan. Saat itu, di Jerman, thalidomide digunakan sebagai obat untuk mengatasi mual pada ibu hamil. Di luar dugaan, penggunaan obat tersebut justru menimbulkan cacat lahir pada janin. WHO telah melaporkan sekitar 10.000 efek samping thalidomide di 46 negara.

Oleh karena itu, Thalidomide telah ditarik dari peredaran. Untuk memastikan agar tragedi tidak terulang kembali, regulator telah melakukan berbagai kegiatan pengawasan pasca pencatatan, termasuk Badan POM RI. Dalam hal ini, Badan POM RI bertanggung jawab untuk mengevaluasi keamanan obat yang beredar di masyarakat, salah satunya dengan melakukan kegiatan farmakovigilans.

Menurut definisi WHO, farmakovigilans mengacu pada kegiatan dan pengujian ilmiah, penelitian, pencegahan, pemahaman tentang efek samping obat dan masalah lain yang berkaitan dengan penggunaan obat.

Beberapa peraturan farmakovigilans yang berlaku di Indonesia antara lain peraturan penanggung jawab Badan POM nomor HK.03.1.23.12.11.10690 untuk industri farmasi yang dikeluarkan pada tahun 2011. Selain itu, Permenkes No 72, 73 dan 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan obat di RS, Apotek dan Puskesmas.

Dalam peraturan ini terdapat klausul yang mengatur bahwa efek samping obat merupakan bagian dari pelayanan farmasi klinik, dan hasil pemantauan efek samping obat telah disampaikan kepada Badan POM. Artikel ini menegaskan bahwa peran tenaga kesehatan sangat penting dan vital untuk menjamin keamanan obat yang beredar.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *