Penulis: Lulusan Universitas Nasional lulusan ilmu politik DWI Meng Taha (DWI MUNTAHA)

pada 9 Desember 2020, sementara ketua pemilihan umum di daerah (Pilkada) khawatir. Selain obat mujarab, rencana protes politik yang diganggu-Presiden Jokovy juga mengungkapkan keprihatinannya atas munculnya gugus Pilkada. Pernyataan Chokovi bisa dilihat sebagai kepedulian seorang pemimpin terhadap keselamatan warga negara.

Namun, rencana tersebut juga termasuk dalam kekuatan politiknya. Dasar hukum pelaksanaan “Pirkada 2020” adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang mengatur dan mengatur tentang peluncuran “Pirkada” secara bersamaan pada bulan Desember 2020, dan telah ditandatangani serta disetujui. 23 September, hingga keputusan akhir pada Desember 2020.

Namun, mengingat semakin banyak orang yang terpapar virus Covid -19, keputusan ini sangat berani. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sudah mengumumkan jumlah calon pimpinan daerah yang terpapar mencapai 63 orang.

Sikap publik, jika Anda menggunakan indikator untuk menyelidiki hasil kebijakan dan piagam politik, semua orang akan menunjukkan tingkat penolakan yang tinggi. -Dalam survei indikator politik, angkanya 63,1%, sedangkan Charta Politika tergolong rendah, namun masih tertinggi di 54,2%.

Pendapat para ahli serupa, dan banyak orang mengajukan keberatan. Misalnya, jika risiko kesehatan masyarakat terancam, Profesor Djohermansyah Djohan, guru besar American College of Interior Administration (IPDN), berpendapat Pilkada perlu ditunda hingga Desember 2021 (Kompas, 13/6/20).

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *