Penulis: Dr Dong Shi Eksekusi Inisiatif Demokrasi Indonesia (TIDI) Arya Sandhiyudha

Tribun – Dalam beberapa hari terakhir, Persatuan Bangsa-Bangsa Vanuatu dua kali dalam sidang reguler keempat-kelima PBB mengangkat isu Papua. Dewan Hak Asasi Manusia diketuai oleh diplomatnya, Antonella Picone, pada 25 September 2020.

disusul oleh Perdana Menteri Bob Loughman pada September 2020 Pada pertemuan debat umum Sidang Umum PBB yang diadakan pada tanggal 27. Inti dari pernyataan Vanuatu adalah diskriminasi rasial dan pelanggaran HAM Papua.

Baca: Amnesty International menyayangkan Indonesia menanggapi tuduhan Vanuatu terhadap Papua di pertemuan PBB, dan Indonesia menanggapi hal tersebut. Tuduhan Bob Loughman, Indonesia menggunakan hak jawab diplomat muda Silvany Austin Pasaribu. — Pidato bahwa diplomat muda harus mencalonkan perdana menteri tampaknya merupakan kebijakan India. Status ini telah dipertahankan Kementerian Luar Negeri RI sejak 2016, kecuali pada 2018 lalu, Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Dian Triansyah Djani diberikan hak jawab. – Cerita Silvany sangat tajam dan kamus yang digunakan juga sangat kasar, termasuk rasa malu dan cuek.

Novel semacam ini sangat kasar, bahkan ironis, tapi sepertinya istilah tersebut berlaku untuk Vanuatu, Vanuatu selalu memusuhi Indonesia dan tidak pernah berusaha mengesampingkan keadaan yang sebenarnya.

Karena Vanuatu tidak secara ketat mematuhi “Piagam PBB”, Vanuatu menggunakan istilah yang memalukan. Race (Konvensi Internasional 1965 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial), Indonesia meratifikasi konvensi tersebut.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *