Penulis: Ichwan Anggawirya

pada judul yang dimuat di harian Kompas halaman 7 2020 12 Agustus sebagai “Tidak ada UU Pelanggaran Hak Cipta,” pasal tersebut, penulis harap dapat Pasal 95 (UU No 28 Tahun 2014 tahun 2014). 4) Mengenai masalah hak cipta, kecuali jika pelanggaran hak cipta diajukan dalam bentuk hacking, maka sengketa harus diselesaikan melalui mediasi sebelum proses pidana dimulai. Saat menerima pengaduan pelanggaran hak cipta, KI Mabes Polri dan penyidik ​​PPNS selalu meminta bukti untuk membuktikan bahwa mediasi telah dilakukan, atau setidaknya menyiksa legal author yang diduga melakukan pelanggaran. Dalam perkara pidana, isi Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

“Kecuali pelanggaran hak cipta dan / atau hak terkait berupa pembajakan, sepanjang pihak-pihak yang terlibat Bagi sengketa yang diketahui ada dan / atau berada dalam wilayah kesatuan negara Republik Indonesia, maka harus mengupayakan penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu sebelum memulai proses pidana.Pasalnya sangat jelas bahwa mediasi berkaitan dengan penyelesaian sengketa, bukan tuntutan pidana.

Menurut Pasal 95 (2), istilah “sengketa” jelas merupakan perkara perdata. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) adalah pengadilan niaga. – Pasal 95 (() Pasal 4) memberikan pengecualian lain kecuali pembajakan, karena dalam kasus pembajakan, ini murni kasus pidana dengan cakupan yang lebih luas Bukti nyata, sedangkan dalam litigasi harus ada unsur perdata yang memerlukan bukti formal. Oleh karena itu, jika ada tuntutan pidana harus ditunda terlebih dahulu dan menunggu putusan perkara pidana perdata, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956:

Pasal 1: Jika “perkara pidana dipertimbangkan Untuk itu perlu ditentukan apakah ada perkara perdata yang melibatkan unsur tertentu atau hubungan antara dua pihak tertentu, kemudian perkara pidana tersebut dapat ditinjau kembali dalam perkara perdata yang menyangkut ada atau tidaknya hukum perdata. Penundaan sampai putusan pengadilan.

Pasal 2: Menunda penyidikan perkara pidana dan menghentikan penyidikan sewaktu-waktu bila dirasa tidak perlu.

Menimbang isi Pasal 3 adalah sebagai berikut: “Bertanggung jawab atas peninjauan kembali perkara pidana Pengadilan tidak terikat oleh keputusan pengadilan terkait ada atau tidak adanya putusan perdata dalam peninjauan perdata. Hak Sipil Sebelumnya “, Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 meninjau kembali rumusan pelaksanaan hasil rapat paripurna Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan. Sejak tahun 2014, Pasal 95 (4) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Dalam pembahasan paragraf, pasal ini tidak menentukan mediasi sengketa perdata sesuai dengan ketentuan dalam gugatan perdata, bukan mediasi perkara pidana. Mediasi penyelesaian sengketa … “Tidak ada ketentuan yang melarang pelaporan tuntutan pidana atau panggilan pengadilan dalam kasus pidana, tetapi Hanya jika terjadi perselisihan perdata barulah “tuduhan” pidana dipertahankan.

Kesimpulan penulis, kasus harus dipahami dari substansi dan latar belakangnya, karena sangat kausal (kasus per kasus), sehingga tidak bisa digeneralisasikan.Pasal 95 (4) sudah tepat dan tidak boleh diabaikan Menempatkan pihak yang diduga melakukan pelanggaran, terutama dalam kasus dugaan pelanggaran hak cipta.

* Ichwan Anggawirya, S.Sn., SH, MH, pendiri Indotrademark.com dan MasterLawyer.org, ahli hukum merek dagang dan kekayaan intelektual, Magister Hukum dari Universitas Bung Karno

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *