Penulis: Wihana Kirana Jaya, Guru Besar FEB UGM

TRIBUNNEWS.COM- Biaya transaksi yang dapat ditekan seminimal mungkin dengan perbaikan tata kelola akan mendorong pembangunan ekonomi. Ini adalah pemikiran Ekonomi Kelembagaan Baru (NIE) tentang Douglas C North, Oliver E. Williamson dan Oliver Hart. – — Tiga profesor ekonomi di Amerika Serikat masing-masing memenangkan Hadiah Nobel pada tahun 1993, 2009 dan 2016. Prinsip dasar Undang-Undang Komprehensif atau Undang-Undang Penciptaan Pekerjaan (RUU) adalah untuk mendorong investasi atau pengembangan bisnis semua pelaku usaha dengan memperbaiki pendekatan regulasi berdasarkan filosofi dasar NIE (yaitu, “masalah kelembagaan”). Dalam diskusi virtual akhir Juli tahun lalu (media Indonesia 30 Juli 2020), saya tunjukkan bahwa salah satu masalah kompleks yang dihadapi investasi di Indonesia adalah regulasi dan Birokrasi yang tumpang tindih menyebabkan kemacetan investasi, dan hukum yang komprehensif menjadi solusi strategis. Pemulihan ekonomi membutuhkan aturan main yang benar, yaitu inklusivitas. Konsisten dan pasti.

Dalam konteks percepatan pemulihan ekonomi melalui pandemi Covid-19, paradigma percepatan investasi dengan meningkatkan kemudahan berusaha harus sejalan dengan paradigma lain. Pertama, paradigmanya adalah bahwa pemulihan ekonomi dan penanggulangan pandemi memiliki bobot yang sama. Kedua, kesejahteraan sosial dan lingkungan lebih diutamakan daripada kepentingan komersial yang mencari keuntungan. Ketiga, dengan peningkatan penggunaan teknologi digital, big data, dan kecerdasan buatan, maka kontak fisik antar manusia diminimalkan dalam interaksi / transaksi ekonomi dan perizinan investasi.

Momentum the new normal state — era new normal state mengusulkan motivasi yang tepat untuk meningkatkan kinerja. Sejak pra pandemi, “UU Kreasi” menjadi undang-undang sebagai agenda strategis, meski pandemi Covid-19 belum terkontrol secara optimal. Fakta lainnya adalah ekonomi mengalami kontraksi pada dua kuartal pertama tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi triwulan I hanya 2,97%, dan triwulan II pertumbuhan ekonomi negatif 5,32% (data BPS). Tingkat kemiskinan dan pengangguran pasti akan meningkat.

Pada saat yang sama, biaya mitigasi dampak utama pandemi (kesehatan masyarakat) dan dampak sekundernya (dampak sosial ekonomi) pada APBN tidak lemah. Oleh karena itu, triwulan III menjadi langkah penting konsolidasi, baik yang didasarkan pada regulasi kesehatan maupun aturan keselamatan lainnya, untuk merespon pandemi dan pemulihan ekonomi. Beberapa Pertimbangan-Dalam laporan bertajuk “Outlook Perekonomian Indonesia: Jalan Panjang Menuju Pemulihan”, Bank Dunia membuat beberapa pertimbangan penting. Tiga masalah utama yang disoroti oleh Bank Dunia melibatkan dampak negatif terhadap hak-hak ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan publik, dan perlindungan lingkungan.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *