Penulis: HendardiKetua Institute SETARA

TRIBUNNEWS.COM- setelah melewati TNI-Polri berpisah selama 20 tahun dan TAP MPR VI / MPR / 2000, terkait pemisahan TNI dan Polri, serta TAP MPR VII / MPR / 2000 dan Peran TNI terkait dengan Polri, jika proyek R-Perpres tentang tugas TNI dalam pemberantasan terorisme disahkan dalam Perpres yang disahkan berdasarkan Pasal 43I Perpres 43, maka rencana reformasi sektor keamanan akan mengalami kemunduran yang paling parah. Resolusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sebelumnya, TNI berpartisipasi dalam posisi sipil dan dalam banyak kasus dituduh melakukan pelanggaran HAM berat tanpa hukuman, yang juga menandai kemunduran yang mengejutkan dalam reformasi sektor keamanan. Setelah Pimpinan Yokowi menyelesaikan reformasi di bidang keamanan, seperti pembatalan koter, amandemen UU No 31/1997 tentang Pengadilan Militer dan diberlakukannya “UU Bantuan Militer” sebagai sarana memasukkan TNI ke dalam kehidupan sipil. Pada dasarnya, TNI tetap terus memberikan berbagai keistimewaan untuk memungkinkan mereka berpartisipasi dalam berbagai kehidupan sipil tanpa memandang batas negara. Baca: Perpres TNI tentang Penanggulangan Terorisme Dianggap Rancu dan Tumpang Tindih

Tugas TNI Penanggulangan Terorisme Tidak Terkendala dan Tidak Bertanggung Jawab, sehingga memungkinkan TNI untuk mencegah dan bertindak Dan pemulihan kebebasan bertindak untuk kejahatan terorisme, akses bebas terhadap Konvensi APBD atas nama terorisme, termasuk kekebalan dari penuntutan dan peradilan yang adil serta persiapan ketika TNI salah mengambil tindakan untuk memberantas aksi terorisme.

Pemimpin nasional yang dipimpin Jokowi-Maruf Amin akan menjadi pemimpin terlemah dalam pelaksanaan reformasi sektor keamanan karena merongrong konsep TNI dan Polri yang disyaratkan oleh reformasi, yang menjadikan TNI sebagai alat pertahanan, dan Polri Menjadi alat untuk menjaga keamanan, menegakkan ketertiban dan menegakkan hukum.

TNI adalah alat pertahanan yang hanya dapat ada di bidang sipil atas dasar kebijakan politik nasional dan penerapan hukum bersifat sementara, dengan jangka waktu tertentu MIT, ini tugas khusus, disertai mekanisme akuntabilitas khusus.

Selama periode ini, dalam konsep partisipasi TNI dalam pemberantasan kejahatan terorisme, sebagaimana dalam rancangan Perpres, partisipasi bersifat permanen dan melampaui misi utama TNI dalam Operasi Militer Non Perang (OMSP). Yang terakhir seharusnya hanya ditujukan pada tingkat penuntutan dan tujuan tertentu, di mana polisi, polisi tidak menganggap konten utama sistem peradilan pidana. Mampu menghadapi aksi terorisme tersebut (diluar kapasitas kepolisian).

UU No. 5/2018 mengusulkan metode penegakan hukum (sistem peradilan pidana), sehingga semua pihak yang dituntut harus mampu menyesuaikan banyak sistem terutama dalam tanggung jawab operasional dan Perlindungan hak asasi manusia. -Dalam hal eskalasi ancaman tersebut merupakan ancaman militer, memang dimungkinkan untuk ikut serta dalam kegiatan TNI sampai batas tertentu, dan ini dilakukan atas perintah penguasa politik.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *