Disediakan oleh: PT Hutama Karya Wakil Komisaris Presiden HM Lukman Edy

TRIBUNNERSPada akhir Februari lalu, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Tahun 2020 -2024.

Peraturan ini memuat banyak proyek strategis yang akan dipercepat dalam 5 tahun ke depan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional” adalah dokumen rencana pembangunan nasional lima tahun mulai tahun 2020 hingga 2024. Virus terdapat di hampir setiap negara di setiap sudut dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pandemi tersebut dinamakan CORONA VIRUS DISEASE 2019 atau COVID-19 .

Baca: Menerapkan standar baru, pemerintah desak pemerintah untuk terus membantu warga terdampak Covid-19

Presiden Joko wakili dan selamatkan jiwa umat manusia Widodo secara resmi Menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional.

Keputusan ini dikeluarkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) No. 12 Tahun 2020. Keputusan tersebut melibatkan identifikasi bencana non-alam untuk mendorong penyebaran penyakit virus di CORONA 2019 (COVID-19) adalah bencana nasional.

Untuk mempercepat penanggulangan bencana, pemerintah menyederhanakan, mendistribusikan kembali prioritas kerja, menetapkan kembali prioritas kerja, dan memerintahkan pemerintah daerah untuk melakukan hal yang sama. Beberapa proyek dievaluasi dan dihapus dari daftar proyek strategis nasional.

Baca: Berita MenPAN-RB, ASN harus beradaptasi dengan masa normal baru Covid-19

Hampir dua bulan kemudian, secara logika perekonomian nasional mengalami stagnasi. Terkait pelaksanaan proyek berskala besar di wilayah tertentu yang mendukung perekonomian nasional Akibat adanya pembatasan urusan sosial (PSBB), pemerintah kini telah menginisiasi kebijakan standardisasi baru untuk Covid-19.

Standar baru adalah kebijakan yang menggunakan standar kesehatan yang tidak ada sebelum pandemi-19 untuk memulai kembali kegiatan ekonomi, sosial dan publik secara terbatas.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *