Penulis: Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada

TRIBUNNEWS.COM- Pemerintah meminta sejumlah BUMN efek Covid-19 Pademi (BUMN) membayar uang dalam jumlah besar 1,5383 triliun 30 juta rupiah. Akibat dampak pandemi Covid-19 ini dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk mendanai Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Alokasi dana tersebut terbagi dalam tiga kategori, yaitu pembayaran utang publik kepada BUMN sebesar Rp 10,8 miliar, Rp 48 triliun, partisipasi negara (PMN) Rp 25,7 triliun, dan dana penyelamatan Rp 19,65 triliun. -Pembayaran hutang publik termasuk 45,42 triliun rupee dibayarkan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk pembayaran kembali dari dana kompensasi pemerintah kepada PLN. Karena pemerintah tidak menaikkan kebijakan harga listrik sejak tahun 2017, maka kompensasinya adalah hutang publik kepada PLN. Padahal, biaya keekonomian pembangkit listrik k ditentukan berdasarkan tiga variabel utama berikut: nilai tukar rupee terhadap dolar AS, PCI ( Harga minyak mentah Indonesia) dan tingkat inflasi tahun ini telah meningkat dalam tiga tahun terakhir.

Selisih antara biaya keekonomian pembangkit listrik dan harga listrik yang ditetapkan pemerintah dihitung sesuai dengan kompensasi utang publik yang tercatat sebagai PLN.

Pada 2017, PLN mencatat ganti rugi Rs 7,46 triliun, dan pemerintah baru melunasinya pada 2019. Dana kompensasi tahun 2018 sebesar Rp 23,17, pada tahun 2019 sebesar Rp 22,25 triliun, dan total dana kompensasi pada tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp 45,42 miliar yang baru akan dibayarkan pada tahun 2020.

Sehubungan dengan APBN 2020 Imbasnya, kompensasi APBN 2020 sudah masuk dalam anggaran rencana PEN. Covid-19 Terjemahan Spesialisasi

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *