Penulis: Ketua MPR RI Bambang Soesatyo,

TRIBUNNEWS.COM- saat pemerintah mengumumkan niatnya untuk memulai kembali tim pemburu korupsi (TPK) dan aset lainnya di tanah air, sebuah langkah untuk mengingatkan mantan pemilik aset Bank Century beberapa Sebuah tim peneliti dari banyak orang dibentuk di banyak negara bertahun-tahun yang lalu. Karena kinerja tim riset aset Century tidak sesuai ekspektasi, banyak kalangan menyarankan agar pemerintah belajar dari kegagalan ini: -Masyarakat sudah lama menyadari bahwa tidak mudah memulihkan aset unsur korupsi yang tersembunyi. di negara Lain. Ini membutuhkan banyak pekerjaan dan biasanya mahal. Sebelum melakukan ini, Duta Besar Indonesia dari negara tempat aset itu dipegang harus bersifat diplomatik. -Metode diplomatik tidak selalu mudah. Hanya akan menemui kendala. Misalnya, otoritas kompeten negara yang bersangkutan tidak bekerja sama atau melanggar prinsip kerahasiaan bank. Karenanya, dari dulu hingga sekarang, upaya pemindahan aset koruptor dari negara lain tidak banyak berpengaruh. Bahkan Tim Century Asset Hunting dianggap gagal.

Oleh karena itu, kalangan tertentu pesimis menanggapi keinginan pemerintah mengaktifkan kembali TPK, seperti yang dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum belum lama ini. Dan Dr. Mahfud dari Bidang Keamanan (Menko Polhukam) tentang hal ini. Tujuan TPK tidak hanya menemukan oknum koruptor, tapi juga menemukan aset tersembunyinya di banyak negara. Publik, terutama pengamat, sudah lama tahu di negara mana biasanya barang rampasan itu disembunyikan. Namun meski hubungan negara dengan Indonesia sangat harmonis, semua orang tahu betapa sulitnya menarik aset tersebut.

Nah, saat pemerintah kembali berupaya memburu aset oknum koruptor, masyarakat pasti mendukung niat tersebut. Namun dilihat dari sederet kegagalan di masa lalu, pembentukan TPK membutuhkan kajian yang cermat. Memang, upaya tersebut kini justru digalakkan dengan memutakhirkan sistem pertukaran informasi keuangan antarnegara. Artinya, secara teknis, deteksi aset sekarang lebih mudah. Namun pembentukan TPK tetap membutuhkan kajian yang cermat, terutama untuk menghindari human error. Memang, fakta sejarah membuktikan bahwa perburuan tersangka korupsi dan harta benda mereka di negara lain seringkali gagal hanya karena human error atau kelalaian anggota kelompok pemburu yang tidak etis. Artinya, berburu tidak hanya membutuhkan sinergi yang efektif antar agensi, tetapi juga tim yang memiliki atau tidak memiliki minat sendiri. Jika anggota tim terlibat dalam konflik kepentingan, hasil pekerjaan ini akan sepele.

Beberapa kasus patut dipelajari. Beberapa tahun lalu, dalam proses pemindahan aset korup dari bank Swiss, dengan bantuan KBRI Jakarta di Swiss, segala upaya dan kemajuan tim pemburu langsung terhenti, dan Jakarta tiba-tiba berhenti beroperasi. Peran dan fungsi Duta Besar Indonesia untuk Swiss dibatalkan. -Jakarta kemudian menunjuk orang lain sebagai wakil resmi pemerintah Indonesia. Otoritas Swiss tidak dapat menerima pekerjaan seperti itu, sehingga proses penarikan aset terhenti. Setelah Duta Besar Indonesia untuk Swiss secara terbuka mengaku bersalah di Jakarta, kejadian itu menimbulkan sensasi.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *