Disediakan oleh: Dr. Anwar Budiman SH MH

TRIBUNNEWS.COM-Ia pun terjatuh di tangga. Mereka telah terpengaruh oleh mahkota tersebut, namun tetap menanggung biaya yang berlebihan.

Ini setelah keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan, dan kini memerangi nasib pengusaha-perumahan rakyat atau Tapera Kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada Mei 2020. Ditandatangani pada tanggal 20.

PP 25/2020 menjadi payung hukum biaya pelaksanaan Badan Pengelola Tapera (BP) dalam waktu dekat.

BP Tapera mengutip berbagai pesan dalam PP dan akan menghimpun serta mengurus peralatan sipil (ASN) , Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dana perumahan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Pekerja Badan Usaha Swasta.

Sesuai Pasal 15 PP 25/2020 Sesuai ketentuan pasal, simpanan peserta ditetapkan 3% (3% untuk peserta pekerja dan peserta mandiri. Baca: Jokowi Tanda Tangan PP Tapera, Pekerja Gaji Bakal Selami Tapera Bayar Pajak 3%, yang mana 0,5% oleh pemberi kerja atau pengusaha / perusahaan, dan sisanya 2,5% oleh pemberi kerja atau pengusaha / perusahaan yang bertanggung jawab atas pemotongan gaji pekerja. Peserta mandiri, iuran dibayarkan sendiri.

Jika karyawan pensiun, yaitu Pada usia 58 tahun, ia akan berhenti dari BP Tapera, dana pembangunan akan digunakan untuk deposito bank, surat utang negara, dan investasi lainnya.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *