Penulis: Dr. Anwar Budiman (Anwar Budiman) SH MH

TRIBUNNEWS.COM- saat ini sedang melanda dunia, termasuk pada tahun 2019, virus Corona atau Covid-19 dengan adanya pandemi Indonesia, pengacara, atau ‘para pengacara atau pengacara Sepertinya ditinggalkan, terutama di DKI Jakarta.

Bahkan pengacara tidak dianggap sebagai petugas penegak hukum. kenapa tidak?

Sekretaris Daerah DKI Jakarta yang juga sehari-hari menjadi ketua kelompok kerja pengelolaan Covid-19 DKI Jakarta di Saifula mengeluarkan surat edaran kepada Kapolres pada 5 Juni 2020. Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta, Kepala Kementerian Perhubungan dan Kepala Dinas Penanaman Modal.

Dalam surat No. 490/079 tentang pengecualian DKI Jakarta dari izin ekspor dan izin masuk, Pemprov DKI Jakarta mengumumkan: Pada 5 Juni 2020, ibu kota berada dalam masa transisi dari restriksi sosial menjadi skala besar (PSBB), yakni pembebasan izin masuk dan keluar (SIKM) wilayah DKI Jakarta, yaitu: – Pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ) Hakim, jaksa, dan penyidik ​​/ penyidik ​​/ penuntut, menjalankan fungsi perintahnya.

Baca: Cara Pengerjaan SIKM Jakarta, Ini Solusinya Jika menemui pengajuan izin terbatas-kedua, Pengawas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK P) yang menjalankan fungsi pengawasan internal pemerintahan.

Ketiga, Pemeriksa Keuangan Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan keuangan nasional.

Surat ini mengikuti peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan perjalanan keluar masuk dan / atau masuk ke Provinsi DKI Jakarta.

Khususnya pada poin pertama, tidak ada pengacara atau “pengacara” atau pengacara.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *