Penulis: HendardiKetua Institute SETARA

TRIBUNNEWS.COM- setelah melewati TNI-Polri berpisah selama 20 tahun dan TAP MPR VI / MPR / 2000, terkait pemisahan TNI dan Polri, serta TAP MPR VII / MPR / 2000 dan Peran TNI terkait dengan Polri, jika proyek R-Perpres tentang tugas TNI dalam pemberantasan terorisme diloloskan dalam Perpres yang diadopsi oleh Pasal 43I Perpres 43, rencana reformasi sektor keamanan akan mengalami kemunduran yang paling parah. Resolusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sebelumnya, dalam banyak kasus, TNI diduga memegang jabatan sipil dan dituduh melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia tanpa hukuman, yang juga menandai kemunduran yang mengkhawatirkan bagi reformasi sektor keamanan. Setelah para pemimpin Jokowi menyelesaikan reformasi di bidang keamanan, seperti penghapusan hak komando teritorial, amandemen UU No 31/1997 tentang Pengadilan Militer dan pembentukan “UU Bantuan Militer” menjadi dasar TNI untuk berpartisipasi dalam kehidupan sipil. Terus berlanjut Memberi TNI berbagai keistimewaan untuk berpartisipasi dalam berbagai kehidupan sipil tanpa batas. Baca: Perpres TNI anti terorisme dianggap membingungkan dan memicu tumpang tindih – dan ketetapan presiden untuk partisipasi tak terbatas dan tidak bertanggung jawab dalam misi TNI untuk menumpas terorisme, yang memungkinkan TNI dengan leluasa mencegah, menindak, dan memulihkan perilaku kriminal. Terorisme, penggunaan APBD gratis atas nama terorisme, termasuk kekebalan dari tuntutan dan fair trial serta pendahuluan ketika TNI melakukan tindakan yang salah terhadap aksi terorisme.

Pimpinan nasional yang dipimpin oleh Jokowi-Maruf Amin akan menjadi yang terlemah memainkan peran terdepan dalam pelaksanaan reformasi sektor keamanan karena merongrong rancangan TNI dan Polri yang dibutuhkan oleh reformasi tersebut, yang menjadikan TNI sebagai kekuatan pertahanan, dan Polri Menjadi alat untuk menjaga keamanan, menegakkan ketertiban dan menegakkan hukum.

TNI adalah alat pertahanan yang dibiarkan eksis di bidang perdata dan penegakan hukum hanya berdasarkan kebijakan politik nasional, bersifat sementara, berbatas waktu, jenis tugas tertentu dan ditakuti oleh mekanisme akuntabilitas tertentu. Di beberapa tempat, unsur pidana utama kepolisian, kepolisian dan lembaga peradilan lainnya belum mampu merespon aksi teror tersebut (di luar kapasitas kepolisian).

UU No. 5/2018 mengusulkan “ metode penegakan hukum ” (pidana Sistem peradilan) sehingga setiap orang yang terlibat dalam penuntutan harus dapat menyesuaikan sistem tersebut terutama dalam hal tanggung jawab bisnis dan perlindungan hak pribadi. -Pada tingkat tertentu di mana ancaman meningkat menjadi ancaman militer, memang dimungkinkan untuk berpartisipasi dalam intervensi TNI di bawah perintah otoritas politik.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *