Disediakan oleh: Dr. Anwar Budiman SH MH

TRIBUNNEWS.COM-Dalam pandemi Coronavirus atau Covid-19 2019 yang sedang melanda dunia, termasuk Indonesia, nampaknya ada pengacara atau “pengacara” atau advokat– -Bahkan pengacara tidak dianggap sebagai petugas penegak hukum, mengapa tidak melakukan ini?

Sekda DKI Jakarta yang juga merupakan ketua harian Pokja Pengurus DKI Jakarta, Sefula’s Covid-19 kepada Kapolres, Kepala Kementerian Perhubungan dan Kepala Departemen Penanaman Modal pada 5 Juni 2020, dan Penanggung jawab one stop service DKI Jakarta mengeluarkan pemberitahuan. -Sinyal 490/079 tentang pengecualian izin keluar dan hak masuk DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta mengumumkan bahwa selama ibu kota dalam masa transisi, DKI Jakarta akan dibebaskan dari izin masuk dan keluar (SIKM). Masa rekonstruksi sosial akan berakhir pada tahun 2020 Sanksi massal (PSBB) pada 5 Juni yaitu:

Pertama, hakim, jaksa dan penyidik ​​/ penyidik ​​/ penuntut (KPK) yang menjalankan fungsi Komisi Independen Anti Korupsi.

Baca: Cara Mendapatkan SIKM Jakarta Jika menemui kendala dalam pengajuan perizinan, ini solusinya-kedua, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPK P) yang menjalankan fungsinya bertanggung jawab atas pengawasan internal pemerintah.

Ketiga, Pemeriksa Keuangan Badan Pengawas Tertinggi (BPK) yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan keuangan nasional.

Surat ini sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Perjalanan Keluar-masuk dan / atau Masuk Provinsi DKI Jakarta.

Terutama pada poin pertama, tidak ada pengacara atau “pengacara” atau pengacara.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *