Disediakan oleh: Dr. Anwar Budiman SH MH

TRIBUNNEWS.COM-Pada penyakit Coronavirus 2019 atau pandemi Covid-19 yang saat ini melanda dunia (termasuk Indonesia), sepertinya ada seorang pengacara atau “pengacara” atau pengacara- – Bahkan pengacara tidak dianggap aparat penegak hukum, mengapa tidak melakukan ini?

Sekretaris Daerah DKI Jakarta yang juga merupakan Ketua Harian Kelompok Kerja Pengelolaan Covid DKI Jakarta, pesawat Sefra-19 ditujukan kepada Kapolres, Menteri Perhubungan dan Kementerian Penanaman Modal pada tanggal 5 Juni 2020 Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Masyarakat dan DKI Jakarta

Sinyalnya 490/079 Selain izin keluar dan hak masuk DKI Jakarta, Pemprov DKA Jakarta mengumumkan bahwa selama ibu kota dalam masa transisi tidak perlu ada keluar wilayah DKI Jakarta Surat Izin Masuk (SIKM) bersumber dari putusan massal (PSBB) sumber daya sosial per 5 Juni 2020, yaitu:

Pertama, oleh hakim, jaksa, dan penyidik ​​/ penyidik ​​Komisi Independen Anti Korupsi (KPK) Jaksa menjalankan kekuasaannya. Pesan:

Baca: Cara Memperoleh SIKM Jakarta, Jika Ditemui Batasan Permohonan Izin, Ini Solusinya

Kedua, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK P) yang menjalankan fungsinya sebagai penanggung jawab pengawasan internal pemerintah .

Ketiga, Pemeriksa Keuangan Badan Pengawas Tertinggi (BPK) yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan keuangan nasional.

Surat ini sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Perjalanan Keluar-masuk dan / atau Masuk Provinsi DKI Jakarta.

Terutama pada poin pertama, tidak ada pengacara atau “pengacara” atau pengacara.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *