Penyedia: Pengamat Ekonomi Energi Universitas Jajdhamada-TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah telah membayar sejumlah besar sebesar 153,83 triliun rupee untuk beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdampak Covid-19 Pademi. — Akibat pandemi Covid-19, dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk mendanai Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). — Alokasi dana tersebut terbagi dalam tiga kategori, yaitu utang publik kepada BUMN Rp 10,8 miliar, Rp 48 triliun, partisipasi negara (PMN) Rp 25,7 triliun, dan rencana penyelamatan Rp 19,65 triliun.

Utang publik termasuk pembayaran Rp 45,42 triliun kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk membayar kembali dana kompensasi pemerintah untuk zloty.

Karena pemerintah tidak menaikkan kebijakan harga listrik sejak tahun 2017, maka dana kompensasinya merupakan hutang publik PLN. Faktanya, biaya ekonomi untuk menghasilkan k didasarkan pada salah satu dari tiga variabel utama, yaitu: nilai tukar rupiah terhadap dolar, ICP (harga minyak mentah di Indonesia) dan tingkat inflasi tahun berjalan yang mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Biaya ekonomi pembangkit listrik dan harga listrik yang ditetapkan pemerintah dihitung sebagai kompensasi atas utang publik yang tercatat sebagai PLN.

Pada 2017, PLN mencatat ganti rugi Rp 7,46 triliun yang baru saja dibayarkan pemerintah pada 2019. Dana kompensasi tahun 2018 sebesar Rp23,17 miliar, tahun 2019 sebesar Rp22,25 triliun, dan total dana kompensasi tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp45,42 miliar, baru dibayarkan hingga tahun 2020.

Rencana tersebut termasuk anggaran kompensasi untuk APBN 2020. Saya PEN dipengaruhi oleh pandemi Covid-19.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *