JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Persoalan pertama yang muncul adalah kepastian yudisial atau hukum, sama seperti persoalan pertama yang muncul adalah ayam atau telur.

Hanya ketika sudah ditentukan bahwa telurnya adalah telur, dapatkah dipastikan bahwa ayamnya datang lebih dulu, baru kemudian telurnya akan muncul.

Jika keadilan itu seperti telur, kepastian hukum bisa disamakan dengan telur, maka rata-rata aparat penegak hukum Indonesia lebih mengutamakan kepastian hukum daripada keadilan.

Namun Dr. Anwar Budiman (MH MM) tidak. Pengacara mencolok itu tampaknya menentang pendekatan ini.

Anwar menempatkan keadilan di atas kepastian hukum. Keadilan bukan hanya keadilan, tapi keadilan berdasarkan Pancasila.

“Kita tahu keadilan itu mahal sekali. Indonesia saat ini lebih mengutamakan kepastian hukum. Saya berharap bisa mengajak rekan-rekan yang bertugas di penegak hukum untuk menciptakan dan menggunakan lebih banyak keadilan, karena kita adalah negara yang hebat, negara yang berkeadilan. Panka Ideologi Sila, keadilan Pancasila jauh lebih manusiawi dan mewah dari pada kepastian hukum dan manfaat yang dibawanya, ” kata Anwar Budiman, Sabtu (27/6/2020). Kata Jakarta.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 (UU) 2003, selain polisi, jaksa dan hakim, pengacara atau pengacara memang bagian dari lembaga penegak hukum Indonesia.

Keempatnya membentuk satu lembaga penegak hukum yang disebut “catur wangsa”.

Anwar menegaskan, pihaknya berharap rekan-rekan penanggung jawab penegakan hukum bisa melipatgandakan upayanya untuk menciptakan keadilan, bukan sekadar mencari kepastian hukum.

“Keadilan itu yang utama. Insya Allah kalau keadilan bawaan, kepastian hukum dan kemanfaatannya mengikuti,” kata pengamat ketenagakerjaan dan pemerhati kebijakan publik yang juga dosen di jurusan hukum fakultas hukum ini. Universitas Krisnadwipayana di Jakarta.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *