Teroris-terus gagal akibat pembahasan program Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Jajamada (FH UGM) yang merupakan persekusi terhadap kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Perampasan kebebasan ini merupakan perusakan budaya dan pengetahuan serta berdampak negatif pada kualitas demokrasi.

Diskusi adalah sarana untuk bertukar ide, dan juga merupakan cara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang situasi dari berbagai sudut. Otto Hasibuan, Presiden KAHGAMA, meminta diteliti tuntasnya kegiatan terorisme terhadap mahasiswa UGM dan guru besar UII-oleh karena itu, menggelar diskusi merupakan salah satu bentuk forum akademik yang bertujuan untuk menggali pandangan akademik suatu isu melalui partisipasi dalam kegiatan. Baca: Unduh Tulisan Tangan Jokowi di Twitter Lulusan Non UGM, Warga Cianjur Mengaku Ponselnya Telah Diretas-Cara Ini Sebagai Sarana Pelatihan Literasi Bagi Akademisi dan Seluruh Masyarakat Pada Khususnya, Tujuannya Agar Hindari Menelan adalah peristiwa besar di permukaan.

Sejak tahun 2014, penganiayaan yang didorong oleh opini seperti ini bukan pertama kali terjadi sejak pemerintahan Jokowi.

Baca: Tunjukkan Foto Aparat Penegak Hukum, Polri Wajib Ungkap Isi Pembahasan UGM kepada Penerima

Indeks HAM yang dirilis SETARA Institute (2019) menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Chokowi (2014-2019) ), skor kebebasan berbicara dan berekspresi hanya 1,9 dengan skala 1 sd 7.

Padahal skor rata-rata dari 11 variabel HAM yang dievaluasi adalah 3,2.

Alasan rendahnya skor kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah data pelanggaran serius, seperti 204 keyakinan pribadi, 32 media online diblokir, 961.456 situs web dan akun media sosial diblokir, 7 utas dibubarkan, larangan buku dan Gunakan tuduhan makar untuk tidak menjebak setidaknya 7 warga negara.

Menteri Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah tidak berada di belakang kegiatan terorisme (KompasTV, 30/5), tetapi memperbolehkan penganiayaan terhadap warga negara dan pelanggaran HAM. Tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *