Penulis: Fachmi Idris Direktur Utama BPJS Kesehatan

saat TRIBUNNEWS.COM- Virus Corona merebak, mengeluarkan suara yang tidak diinginkan. Kita bisa melihatnya pada beberapa virus di media sosial dan media online. Tentu saja, situasi ini dapat dipahami dengan jelas.

Kekhawatiran dan kekhawatiran harus dikonfirmasi. Memang dalam menghadapi epidemi, banyak hal yang perlu dipersiapkan, terutama Covid-19.

Bagaimana dengan cadangan dan distribusi pangan yang tersedia untuk umum? Bagaimana metode suplai energi? Persiapan organisasi dan cara mengawasinya. Bagaimana dengan pendistribusian obat dan alat kesehatan, penyiapan laboratorium dan alat tes, penyiapan ruang isolasi, tenaga medis dan dokter, serta biaya pelayanan kesehatan? Tentu masih banyak hal lainnya.

Baca: Untuk Cegah Penyebaran Virus Corona, Railink Terapkan Social Distancing di KA Bandara

Artikel ini hanya membahas salah satunya, yaitu biaya pengobatan ODP (orang dalam pengawasan), PDP (surveilans) Pasien), tersangka Covid-19 dan layanan positif.

Karena beberapa pihak mempertanyakan apakah ada negara dan BPJS Kesehatan dalam mendanai pelayanan kesehatan untuk kasus Covid-19.

Dukungan Negara – Pada 3 Maret 2020, Direktur Pelayanan Kesehatan Bambang Wibowo mengatakan dalam jumpa pers bahwa pemerintah akan menanggung biaya pasien yang terjangkit virus corona. Oleh karena itu, setiap dana dari tersangka atau sakit akan dibayar penuh oleh pemerintah, “ujarnya. Oleh karena itu, negara dan pemerintah sangat hadir dan akan selalu ada.

Baca: Utang luar negeri pemerintah melonjak pada Januari 2020, Terutama obligasi

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *