Disediakan oleh: Pengamat Ekonomi Energi Universitas Jajdhamada-TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah telah membayar sejumlah besar uang sebesar Rp 15,38 miliar kepada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdampak Covid-19 Pademi. Akibat dampak pandemi Covid-19 inilah dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk mendanai Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Alokasi dana tersebut terbagi dalam tiga kategori, antara lain pembayaran utang masyarakat kepada BUMN sebesar Rp10,8 miliar, Dana Penyertaan Negara (PMN) Rp25,7 triliun, dan Dana Penyelamatan Rp 19,65 triliun. Dana kompensasi pemerintah untuk membayar kembali PLN.

Karena pemerintah tidak menaikkan kebijakan harga listrik sejak tahun 2017, maka dana kompensasinya merupakan hutang publik PLN.

Faktanya, biaya ekonomi pembangkit listrik k ditentukan berdasarkan tiga variabel utama, yaitu: nilai tukar rupee terhadap dolar AS, ICP (harga minyak mentah Indonesia) dan tingkat inflasi tahun berjalan dalam tiga tahun terakhir. meningkat. Selisih antara biaya keekonomian pembangkit listrik dan harga listrik yang ditetapkan pemerintah diperhitungkan sebagai kompensasi atas utang publik yang tercatat sebagai PLN. Pada 2017, PLN mencatatkan kompensasi sebesar Rs 7,46 triliun yang baru dibayarkan pemerintah pada 2019. Dana kompensasi tahun 2018 sebesar Rp 23,17 miliar, dana kompensasi tahun 2019 sebesar Rp 22,25 triliun, dan total dana kompensasi pada tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp45,42 miliar yang tidak akan dibayarkan hingga tahun 2020. -Kompensasi yang dibayarkan oleh negara pada tahun 2020 mendorong bahwa karena dampak pandemi Covid-19, t dimasukkan dalam anggaran rencana PEN.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *