Disediakan oleh: Dr. Poempida Hidayatulloh *)

TRIBUNNEWS.COM-Saat membaca artikel tentang BPJS di surat kabar terbitan 24 Juli 2020, penulis perlu merespon dan menjelaskan dari sudut pandang saat ini.

Saya berharap pandangan ini dapat mencapai keseimbangan informasi dalam konteks yang lebih obyektif, sehingga masyarakat dapat lebih memahami masalah jaminan sosial. Pelaksanaan jaminan sosial antara BPJS Ketenagakerjaan / BPJamsostek dengan Taspen dan ASABRI.

Pada dasarnya sesuai dengan nomor undang-undang tanggal 24 24 tahun 2011 Penyelenggara Jaminan Sosial, Tapen dan ASABRI harus mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Lindungi jaminan sosialnya.

Selain itu, BP Jamsostek sepertinya tidak bisa menegakkannya. Situs jaminan sosial ASN, TNI dan Polri. — Pandangan ini jelas merupakan bias yang kurang relevan. Karena keberadaan jaminan sosial harus dipahami keberadaan negara dalam melindungi rakyatnya.

Dalam hal ini kelompok produksi dan orang-orang dengan ASN, TNI, Polri dan pekerjaan formal lainnya, pekerja informal, bahkan aktivis independen. Peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan jaminan sosial akan selalu mencerminkan keberadaan negara-negara tersebut di atas.Oleh karena itu, negara perlu melakukan pengawasan agar jika terjadi merger selanjutnya, manfaat yang diperoleh ASN, TNI dan Polri tidak berkurang pada tahun 2029.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *