Pak Misbakhun, Anggota Komite DPR RI ke-11

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Selama ini dalam rapat Komite DPR dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ke-11, kepemimpinan kita adalah menghindari moral hazard dan manfaat konflik. Minat dalam pekerjaan penyelamatan industri perbankan.

Nyatanya, usulan penggunaan bank milik Himalaya justru membuat bantuan likuiditas digunakan untuk program penyelamatan ekonomi yang lebih cacat.

Ini lebih jauh menunjukkan bahwa kode etik dilanggar. Prinsip merugikan akan menimbulkan konflik kepentingan semacam ini.

Bagaimana bank umum mendukung kebutuhan likuiditas bank lain, dan bagaimana menangani restrukturisasi kredit macet bank lain. Atur ulang kredit pelanggannya. Asia-Jika bank lain menjalin hubungan kredit sindikasi dengan Bank Himalaya, maka akan ada konflik kepentingan yang kuat dengan bank lain. Konsep ini sulit diterapkan.

Baca: Sriwijaya Air akan kembali ke pesawat mulai 13 Mei 2020, khusus untuk Air China.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya ide atau ide baru di antara anggota KSSK merupakan solusi untuk membantu sektor entitas tumbuh kembali.

Ini adalah bagian dari rencana penyelamatan sektor keuangan dan perbankan. — Adanya link credit dan bantuan kredit baru dalam rantai penyelamatan sektor fisik melalui relaksasi dan restrukturisasi, sehingga sektor fisik dapat pulih pasca pandemi Covid-19. -Mengatakan bahwa penyelamatan dan rencana pemulihan ekonomi jangan sampai membuat sistem perbankan semakin menjijikkan, karena rencana pemulihan tersebut tidak diidealkan dan dipaksakan menjadi kompromi antar anggota KSSK yang masih mempertahankan hegemoni institusionalnya yang berpusat pada diri sendiri.

Rapat komite Hasil X dengan KSSK pada 6 Mei 2020 mencapai kesimpulan yang jelas.

Pemerintah harus memperkirakan biaya rencana stimulus ekonomi, dan semua kebijakan, peraturan, dan peraturan operasi untuk menerapkan kebijakan ini harus terlebih dahulu bernegosiasi dengan Komite Kesebelas.

* Artikel ini adalah pendapat pribadi, penulis juga Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan dari Fraksi Golkar.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *