Pembela Persatuan Makassar, sebagai salah satu pembela organisasi profesi yang peduli dengan demokratisasi dan keadilan Makassar, adalah pendukung Kota Makassar, selama ini niat pemerintah Indonesia adalah untuk melindungi kebebasan berbicara warganya. — Kalaupun menjadi ruh otorisasi dan reformasi UUD 1945, dapat terbuka luas bagi partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat tanpa takut dikuasai, dikekang dan dibungkam.Oleh karena itu, melindungi kebebasan berpendapat adalah satu hal — kebebasan berekspresi adalah Indonesia UUD 1945 mengesahkan Amandemen Kedua UUD 1945 yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28E (2). -Selain itu, Pasal 28E (3) jelas menjamin kebebasan berbicara.

Kebebasan otorisasi juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999. Media cetak dan elektronik. -Pembatasan kebebasan berpendapat dan kebebasan berbicara tidak dapat diterapkan secara sewenang-wenang oleh negara, dan ukurannya harus jelas dan ditentukan sesuai dengan keadaan tertentu.

Pasal 22 ayat 3 UU HAM No. 39 tahun 1999 mengatur lebih lanjut tentang kebebasan berekspresi.

Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) sesuai dengan UU No. 12 tahun 2005. Indonesia juga menjamin kebebasan berpendapat internasional. Konvensi tersebut dengan jelas menghormati, melindungi dan mewujudkan hak asasi manusia, khususnya “Dunia Konvensi Hak Asasi Manusia. Hak untuk mengungkapkan pendapat dengan bebas. -Pasal 19 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengatur bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapat tanpa campur tangan.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *