Penulis: Ir.Petrus Bramandaru SH. , MH

Salus Populi Suprema Lex Esto menjadi kata kunci, dari ketua kelompok kerja, ketua hingga industri mode semuanya mempublikasikannya untuk mempercepat pengelolaan Covid -19 ke para pemimpin puncak. Polisi nasional dan publik juga dapat memberikan beberapa interpretasi dari kalimat di atas.

Salus Populi Suprema Lex Esto adalah klaim hukum pertama yang diajukan oleh filsuf Italia Cicero, yang berarti “keselamatan pribadi adalah hukum tertinggi”.

Kemudian, kecuali Indonesia, hampir setiap negara di dunia telah mengadopsi deklarasi tersebut secara luas. Salus Populi Suprema Lex Esto juga muncul di awal paragraf keempat Konstitusi Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa keselamatan dan kemakmuran rakyat adalah tujuan utama negara, yang berarti bahwa negara harus menjamin dan melindungi semua orang Indonesia. orang-orang.

Jika kita melihat mukadimah UUDNRI di atas, negara harus memprioritaskan kepentingan rakyatnya.

Epidemi Covid 19 telah melanda lebih dari 200 negara di seluruh dunia, dan penyebaran Covid-19 sangat cepat. Negara yang terkena “gagap” virus corona tidak terkecuali, negara kita l’Indonesia. — Dalam sudut pandang subjektif sosial kami, tindakan pemerintah tidak memuaskan atau memuaskan semua warga negara, tetapi jika tindakan pemerintah dipandang lambat, panik, dan tidak sesuai dengan manajemen Covid, maka kami tidak perlu berpartisipasi dalam memberi sinyal baik- 19 pandemi. .

Kita perlu mengambil tindakan bijak terhadap Covid-19 dan melakukan beberapa hal kecil dan sederhana, seperti menyiapkan sabun dan air ledeng dari dalam rumah yang terletak di depan pagar agar semua orang bisa mencuci tangan dan terhindar dari penyebaran virus corona.

Kita harus membangun sikap tanpa pamrih, masing-masing dari kita tumbuh dewasa-jika kita ingin dan peduli dengan epidemi Covid 19, maka semua orang harus tumbuh, mari kita bertindak untuk menyenangkan orang lain, membantu, berbagi, dan bersimpati dengan orang lain. – — Menanggapi wabah Covid-19 yang melanda negara kita, pemerintah sudah memiliki payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kesehatan dan Sanitasi dan Karantina yang mengatur tentang tanggung jawab, hak, dan hak pemerintah pusat dan daerah. Kewajiban, kedaruratan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan kesehatan dan karantina daerah, dokumen kesehatan dan karantina, sumber daya kesehatan dan karantina, pembinaan dan pengawasan, penyidikan dan peraturan pidana.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *