Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Diskusi pemerintah dan parlemen mengenai RUU Ideologi Pancasila (RUU HIP) telah menimbulkan kontroversi dan kontroversi di masyarakat. Sertakan TAP MPRS XXV / MPRS / 1996 dalam pembukaan, memeras lima perintah Pancasila sebagai Trisila dan Yekasila, dan memasukkan frasa dewa budaya dalam naskah.

Masalah pertama terkait MPRS TAP XXV / MPRS / 1996 terkait dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia. Manifesto adalah organisasi yang dilarang di semua wilayah Republik Indonesia. Indonesia mewakili Partai Komunis Indonesia dan melarang segala kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan komunisme / Marx Gagasan atau ajaran Leninis.

Tidak ada posisi politik TAP MPRS XXV / MPRS / 1996 dalam pembukaan Undang-Undang HIP, yang memberi orang kesempatan untuk menganggap ideologi komunis sebagai musuh utama Pancasila. -Pada titik ini, UU HIP telah sangat ditentang oleh berbagai kelompok masyarakat, terutama kelompok-kelompok komunitas agama, yang memiliki sejarah mereka sendiri dalam ideologi komunis.

Dua masalah lainnya adalah pemerasan terhadap lima sila Pancassila sebagai Trisila dan Yekasila, bahkan ini adalah bagian dari perdebatan sejarah yang panjang.

Kira-kira: MUI menolak Mahfud MD. Dalam UU HIP, jika seseorang menggantikan Pancasila dengan komunis, mayat akan diletakkan di tubuh – Kedua masalah ini berasal dari pidato Bung Karno pada 1 Juni . Oleh karena itu, perdebatan tentang kedua masalah ini masih dianggap sebagai subjek perdebatan dalam kerangka diskusi akademik, yang merupakan elemen yang melekat dalam penyusunan undang-undang.

Baca: Staf departemen dapur diduga menggunakan Ruben Onsu untuk mendapatkan resep ayam Geprek Sujono – selain tiga masalah utama, area penerapan ideologi Pancasila DPP KNPI juga percaya bahwa ada masalah lain lagi Yang penting, publik belum membahas secara dominan.

Yaitu, masalah yang berkaitan dengan status Pancasila sebagai semua sumber Indonesia.

Baca: Sewa Mobil Toyota Layanan Kinto One berlangganan seolah-olah Anda memiliki kendaraan sendiri

Jadi, bidang ideologi pancasila dari KNPI DPP percaya bahwa, mengingat status Pancasila jauh lebih tinggi, dan ini tentang hukum.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *