Forum-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengimplementasikan pekerjaan rumah untuk institusi sipil nasional di kantor pusatnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menekankan bahwa ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran penyakit coronavirus (Covid-19) di daerah yang terkena dampak. Mengatakan bahwa dia masih bekerja di rumah. Koordinasi dan rapat sebenarnya dilakukan melalui konferensi video dan telepon. Salah satunya, Selasa (17/3) pagi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ikut serta dalam rapat kabinet melalui konferensi video.

Baca: BMKG: Prakiraan cuaca 18 Maret 2020, Rabu, hari ini 33 kota besar: badai di Surabaya

Baca: Jokowi tidak mempertimbangkan penyitaan, jika metode ini diterapkan, Apakah stok aman?

“Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kami saat ini menggunakan berbagai teknologi pertemuan yang sementara tersedia untuk melakukan tugas, bekerja dan mengoordinasikan pertemuan di rumah. Menetapkan pembatasan jarak atau interaksi sosial,” Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta pada hari Selasa (03/17) mengatakan: “Kami mendesak karyawan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk selalu mematuhi pedoman kesehatan dan perjanjian yang diajukan oleh pemerintah. ) Menetapkan kebijakan di rumah.

Melalui surat 36603 / A pada 15 Maret 2020. A5 / OT / 2020, Sekretaris Jenderal mengajukan proposal pencegahan pencegahan dalam pertemuan-pertemuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pertukaran online lainnya. Delapan poin dalam penyebaran Covid-19. Najas, eksekutif senior, dan kepala departemen lainnya bertanggung jawab atas pencegahan dan perawatan Covid-19 dan layanan departemennya.

Ketiga, pejabat / karyawan memiliki hak untuk bekerja dari rumah, Itu tidak mengurangi kinerja, tidak mempengaruhi tingkat kerja, dan tidak mempengaruhi kompensasi kinerja.

Kemudian, keempat, manajer / karyawan yang sakit tidak boleh bekerja di kantor dan harus tinggal di rumah. Kelima, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan publik setiap hari Karyawan transportasi dapat pergi ke kantor bila diperlukan untuk memberikan bantuan transportasi yang lebih aman. Keenam, administrator sistem komunikasi dan dokumen elektronik harus memelihara sistem dengan benar. Oleh karena itu, sistem dapat digunakan untuk operasi jarak jauh. 7. Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) berkoordinasi dengan Administrasi Umum Pengadaan Barang dan Layanan untuk mempersiapkan pelaksanaan infrastruktur yang diperlukan dan layanan tanda tangan elektronik dapat beroperasi secara normal-poin kedelapan menekankan bahwa kebijakan ini akan menjadi Maret 2020 Efektif Senin tanggal 16, hingga pemberitahuan lebih lanjut dari Kementerian Perdagangan, Sekolah Pendidikan dan Kebudayaan. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *