Penyedia: Dr. Anwar Budiman SH MH

TRIBUNNEWS.COM-Ketika melamar identitas terbatas sosial skala besar (PSBB) untuk mengatasi penyebaran penyakit coronavirus 2019 atau Covid-19, memposting ambiguitas online atau ojol ojol saat ini sedang menyapu Indonesia. — Di satu sisi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan Menteri Perhubungan No. 18 tahun 2020 (Permenhub) tentang pengendalian transportasi dalam hal mencegah distribusi Covid-19.

Menurut aturan ini, ojol berwenang untuk mengangkut penumpang dari penumpang dalam berbagai kondisi, seperti mensterilkan kendaraan dan pengemudi, sebagaimana dijelaskan dalam Permenhub No. 18/2020, Pasal 11, paragraf 1d. .

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan untuk pertama kalinya pedoman Kementerian Kesehatan (Permenkes) tentang pembatasan sosial berskala besar pada bulan September 2020. Kementerian Kesehatan mengumumkan pada tanggal 3 April 2020 bahwa sesuai dengan Pasal 13, paragraf 10 (a) Permenkes no 9/2020, ojol hanya dapat mengangkut barang selama implementasi PSBB. Mobil pribadi harus memiliki jarak tetap – dua aturan yang saling bertentangan ini telah menimbulkan kontroversi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih suka menyebut Permenkes daripada Permenhub.

Ini berarti bahwa Anies melarang ojol mengangkut penumpang, dan hanya mengizinkan penumpang untuk mengangkut barang. Pada tahun 2020, mengenai penerapan pembatasan sosial skala besar untuk pengobatan penyakit coronavirus (Covid-19) di ibukota khusus Provinsi Jakarta pada tahun 2019. Peraturan tersebut berlaku mulai Jumat (10 April 2020) hingga 23 April 2020.

Baca: Tanpa mengikuti Kementerian Perhubungan, Jabodetabek akhirnya setuju untuk melarang pelancong ke Ojol selama PSBB – Pada rapat kabinet terbatas, Senin (13/4/2020), Presiden Zoko Widodo akhirnya Memutuskan untuk “setengah jalan,” selama bantuan sosial tidak dibayar, Oyol hanya bisa mengangkut penumpang.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *