Disediakan oleh: Dr. Anwar Budiman SH MH

TRIBUNNEWS.COM- Dia juga jatuh dari tangga. Itu telah dipindahkan oleh mahkota, dan sumbangan telah diblokir.

Ini setelah Peraturan Pemerintah No. 25 (PP) tahun 2020 tentang penandatanganan implementasi Rencana Penghematan Perumahan atau Tapera, yang sekarang menindak nasib pengusaha Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2020. -PP 25/2020 adalah kerangka hukum untuk menerapkan debet langsung yang dibayarkan oleh lembaga pemerintah Tapera dalam waktu dekat. -Seperti dikutip dalam PP, BP Tapera mengumpulkan dan mengelola peralatan sipil (ASN) dari berbagai sumber, tentara Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota kepolisian Indonesia (Polri), perusahaan dana perumahan milik negara (BUMN) dan perusahaan daerah (BUMD) ) Dan pekerja di perusahaan swasta Menurut Pasal 15 PP 25/2020, jumlah tabungan peserta ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari gaji atau jumlah pekerja wiraswasta. Baca: Jokowi Teken PP Tapera, pekerja bergaji akan menyelam-3% untuk Tapera, di mana 0,5% dibayar oleh majikan atau majikan / perusahaan, dan sisanya 2,5% dibayar oleh pekerja yang dikurangkan dari upah mereka. Peserta independen, iurannya dibayarkan sendiri.

Jika pekerja pensiun, yaitu 58 tahun, ia akan berhenti berpartisipasi dalam BP Tapera.

Setelah pensiun, peserta dapat memperoleh dana tabungan dan pengembangan dari deposito bank, obligasi pemerintah, dan investasi lainnya.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *