Sumaryoto Padmodiningrat MM *)

TRIBUNNEWS.COM-Oposisi dan koalisi berteriak.

Setelah membahas impeachment oposisi, sekarang giliran koalisi untuk mengatakan bahwa seseorang akan melakukan kudeta.

Setelah pemakzulan, masalah kudeta diselesaikan.

Sejak Universitas Gajada Mada (UGM) di Yogyakarta melewati Yogyakarta, telah digunakan selama penyakit coronavirus 2019 atau pandemi Covid-19. Presiden Amerika Serikat berbicara. Obrolan virtual itu kemudian dibatalkan karena dicurigai melakukan kegiatan teroris, Jumat (29/9/2028).

Bersiaplah untuk gigi, pidato pidato Presiden berlanjut di Jakarta, dan melakukan obrolan virtual dengan Ketua Kehormatan Din Yamsuddin. Anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga Komite Manajemen Pusat Mohamediya pada hari Senin Mantan Ketua Umum (PP) (1 Juni 2020). -Penghapusan presiden, impeachment atau “impeachment” adalah suara oposisi pemerintah. Para elit yang menentang pemerintah menerima suara ini.

Boni Hargens, seorang dosen di Universitas Indonesia (UI), mengajukan proposal Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam pemilihan presiden 2019 dan menanggapi pidato impeachment presiden dengan meluncurkan kudeta. ‘├ętat) diusulkan oleh oposisi. , Dan bahkan uang yang didapatnya.

Respon Boni Hargens dipahami sebagai suara pemerintah yang didukung oleh partai koalisi atau pemerintah koalisi. Hasilnya: kekacauan politik yang tak berkesudahan!

Larangan nyata untuk membicarakan pemakzulan presiden tidak dilarang, atau tidak dapat dianggap sebagai inkonstitusional, karena ini adalah Konstitusi (mis. Pasal 7A, Pasal 7B dan Pasal 24C Konstitusi 1945). (2)) Syarat-syarat untuk pengangkatan presiden sangat berat, sebagaimana diatur dalam ayat (2).

Baca: Jokowi dan Menteri Komunikasi dan Informasi dinyatakan bersalah memblokir Internet di Papua, tetapi tidak mencoba meminta maaf

Baca: Koso Usia dan ruang fakta dari eksploitasi seksual laki-laki di Sri Lanka-hari ini sangat menggembirakan

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *