Penyedia: Dr. Anwar Budiman SH MH

TRIBUNNEWS.COM-Dia juga jatuh dari tangga. Dia telah tergerak oleh mahkota, dan sumbangannya sangat besar.

Ini adalah finalisasi nasib, karena setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020, pelaksanaan penghematan perumahan atau Tapera Joko Widodo (Jokowi) ditandatangani oleh Presiden pada 20 Mei 2020. -PP 25/2020 adalah kerangka hukum untuk pelaksanaan pajak yang dibayarkan oleh badan pengawas Tapera dalam waktu dekat. – Dikutip dalam PP, BP Tapera mengumpulkan dan mengelola melalui berbagai saluran untuk Fasilitas Sipil Nasional (ASN), tentara Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Indonesia (Polri), dana perumahan pekerja badan usaha milik negara (BUMN) dan Pekerja di perusahaan daerah (BUMD) dan perusahaan swasta.

Menurut Pasal 15 PP 25/2020, jumlah tabungan peserta ditetapkan sebesar 3% (3%) dari gaji atau gaji perusahaan. Pekerja mandiri dan wiraswasta. Baca: Jokowi Teken PP Tapera, pekerja bergaji akan menyelam-untuk 3% yang dibayar Tapera, 0,5% dibayar oleh majikan atau majikan / perusahaan, dan sisanya 2,5% dibayar oleh pekerja yang memotong gaji. Untuk peserta independen, biaya keanggotaan dibayar sendiri.

Jika pekerja pensiun, yaitu 58 tahun, ia akan berhenti berpartisipasi dalam BP Tapera. Obligasi pemerintah dan investasi lainnya.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *