Penulis: Ir.Petrus Bramandaru SH. , MH

Salus Populi Suprema Lex Esto telah menjadi istilah yang modis.Presiden, ketua gugus tugas mempromosikan promosi Covid -19 ke kepala polisi nasional, dan jangan lewatkan berpartisipasi dalam komunitas untuk membahas berbagai penjelasan dari kalimat di atas.

Salus Populi Suprema Lex Esto adalah antologi hukum pertama yang diumumkan oleh filsuf Italia Cicero, yang berarti “keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi”.

Kemudian deklarasi itu secara luas diadopsi oleh hampir setiap negara di dunia. Kecuali Indonesia. Salus Populi Suprema Lex Esto juga muncul di awal paragraf keempat Konstitusi Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa keselamatan dan kemakmuran rakyat adalah tujuan utama negara, yang berarti bahwa negara harus menjamin dan melindungi seluruh Indonesia.

Jika kita melihat mukadimah UUDNRI di atas, negara harus memprioritaskan kepentingan rakyatnya.

Prevalensi Covid 19 telah melanda lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Covid-19 menyebar sangat cepat, membuat negara-negara yang terkena coronavirus “gagap” tidak terkecuali, yaitu Indonesia.

Dari perspektif subjektif kami sebagai masyarakat, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah tidak dapat memuaskan atau memuaskan semua orang, tetapi jika tindakan pemerintah dianggap lambat, panik dan tidak cocok untuk manajemen, kami tidak perlu berpartisipasi sinyal. Epidemi Covid-19. .

Ketika berhadapan dengan Covid-19, kita harus bijaksana, dengan melakukan hal-hal kecil dan sederhana, seperti menyiapkan sabun dan air ledeng dari dalam rumah, hal-hal ini ditempatkan di depan dinding rumah sehingga siapa pun dapat Cuci tangan mereka dan cegah penyebaran coronavirus.

Sikap tanpa pamrih harus ditegakkan, kita masing-masing tumbuh – semua orang mau, kita peduli dengan popularitas Covid 19, tolong tolong orang lain, berikan bantuan, berbagi, dan simpati dengan orang lain.

Untuk menanggapi serangan terhadap negara kita Epidemi Covid-19, pemerintah telah memiliki payung hukum, yaitu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kesehatan dan karantina kesehatan, yang mengatur tugas departemen kesehatan, hak dan kewajiban pemerintah pusat dan daerah, dan keadaan darurat kesehatan masyarakat, Atur kesehatan dan karantina daerah, tutup mulut dokumen kesehatan dan karantina, sumber daya kesehatan dan karantina, rujukan dan pengawasan, penyelidikan dan peraturan pidana.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *