Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Pengamat militer Salim Said mendukung duet milisi untuk memimpin Badan Intelijen Nasional .

Ini adalah Salim Said Disahkan sebagai tanggapan atas pidato duo milisi sebagai pemimpin kemunculan calon BIN.

Bagi Salim Said, mereka yang kemudian menjabat sebagai pemimpin BIN harus mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Jelas, tidak peduli siapa yang memimpin BIN, siapa pun harus dapat menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, “kata Salem Said. Salem melanjutkan dengan mengatakan bahwa presiden memiliki hak untuk mengangkatnya karena dia telah menunjuk menteri dalam kabinet.

“Manajemen BIN akan menjadi keputusan politik bagi presiden untuk menunjuknya. Untuk keputusan politik, kami berharap bahwa keputusan presiden tidak akan terlalu pribadi, tetapi berdasarkan hasil,” katanya.

“Jika kepresidenan Presiden murni sekarang, itu tidak akan ditinjau oleh Presiden. DPR. Oleh karena itu, terserah kepada Presiden untuk memutuskan siapa yang akan menjalankan BIN,” lanjutnya.

Sebelumnya, pengamat sosial dan politik Rudi S Kamri percaya bahwa Suhendra Hadikuntono dan divisi Jenderal TNI Abdul Hafil Fuddin bertanggung jawab atas Badan Intelijen Nasional (BIN) -Suhendra mengatakan Rudi adalah tokoh intelijen yang didukung oleh masyarakat, termasuk Aceh Wali Nanggroe Tengku, Gubernur Republik Federal Papua Barat, Malik Mahmud Al Haythar, dan Organisasi Pemuda Nasional (OKP), gubernur, Abdul Hafil, adalah mantan Dosen di Universitas Pertahanan Nasional (Unhan) Iskanda Muda, Aceh, komandan militer (Bandan) di daerah tersebut. Melakukan berbagai tugas di dalam dan luar negeri, termasuk bidang intelijen.

Menurut Rudi, tantangan pintar di masa depan akan lebih rumit, sehingga BIN harus menjadi profesional. Untuk memungkinkan mereka menjadikan BIN mata dan telinga presiden, pejabat dan pejabat yang menjadi bahan kebijakan dan proses pengambilan keputusan.

Penulis: Eko Priyono

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *