Penyedia: Pengawas Ekonomi Energi Universitas Gajamada-TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah telah membayar sejumlah besar 153,83 triliun rupee untuk banyak perusahaan milik negara (BUMN), yang dipengaruhi oleh Pademi Covid-19. Karena dampak epidemi Covid-19, anggaran dialokasikan dari APBN 2020 untuk mendanai Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Distribusi dana dibagi menjadi tiga kategori, termasuk utang publik yang dibayarkan kepada perusahaan publik sebesar 108 rupiah, 48 triliun rupiah, 25,7 triliun rupiah untuk ekuitas nasional (PMN) dan 19,65 triliun rupiah untuk dana talangan.

Pembayaran utang publik mencakup 45,42 triliun rupiah yang dibayarkan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk membayar kembali dana kompensasi pemerintah.

Karena pemerintah tidak meningkatkan kebijakan ketenagalistrikan, harga hutang pemerintah t kompensasi PLN dari 2017 hingga saat ini. Faktanya, biaya ekonomi k pembangkit listrik ditentukan berdasarkan tiga variabel utama, yaitu: rupee to US dollar Nilai tukar, PCI (harga total di Indonesia) dan tingkat inflasi tahun ini telah meningkat dalam 3 tahun terakhir.

Perbedaan antara biaya ekonomi produksi listrik dan harga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah dihitung sebagai kompensasi, sebagai catatan utang publik untuk PLN.

Pada tahun 2017, PLN mencatat kompensasi Rp. 7,46 triliun, hanya dibayarkan oleh pemerintah pada 2019. Dana kompensasi untuk 2018 adalah Rp. 22,17 triliun rupiah pada 2019 dan 2019. Total dana kompensasi untuk 2018 dan 2019 adalah 45,42 triliun rupiah, dan hanya akan dibayarkan pada tahun 2020. Anggaran program PEN termasuk pembayaran dana kompensasi APBN 2020 karena Dipengaruhi oleh Covid-19 yang populer.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *