Pada 2 Februari 2021, ketika Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Argus Harimudi Yudhoyono (AHY) menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (PD), ia mengatakan telah menyurati Presiden Jokovy. — Dia meminta klarifikasi dan konfirmasi bahwa petugas pengadilan dicurigai ikut kampanye pengambilalihan paksa pimpinan PD.

Kita patut menyayangkan sikap Ketua Umum PD AHY, karena tidak sesuai untuk membawa masalah konflik internal PD ke Ketua Jokowi. Klarifikasi dan pengukuhan saja sudah cukup bahwa para pejabat di lingkungan pengadilan dicurigai ikut serta dalam gerakan pimpinan PD.

Lihat juga: Political Observer: Jika tidak ada gerakan politik yang mendukung Partai Demokrat. Tahun ini, kekuatan Partai Demokrat tidak cukup kuat.

Lihat juga: Jokovy tidak menanggapi surat dari Partai Demokrat AHY: Bapak Moeldoko adalah tokoh pengadilan, bukan internal Partai Demokrat. HY bukan benar-benar bersorak

kenapa? Karena presiden dan pejabat istana bukanlah organ dari Partai Rakyat Demokratik, juga bukan organ pengadilan Partai Rakyat Demokratik.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, aturan Partai Rakyat Demokratik, pengadilan partai adalah organ yudisial dari partai politik yang menjalankan kekuasaan kehakiman. — Kekuasaannya menyelesaikan perselisihan antar parpol terkait kepengurusan partai, karena keputusan partai bersifat final dan mengikat, karena bukan kewenangan ketua umum partai. -Menanggapi surat yang disampaikan AHY, Jenderal Purn Mordoko menanggapi siaran pers tersebut.

Dia bilang jangan menyebut nama Jokowi. Moeldoko mengaku menerima beberapa tamu dan mengobrol, oleh karena itu ia meminta kepada pimpinan agar tidak bingung, menjadi pemimpin yang kuat dan tidak mudah goyah.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *