Penulis: R AGUS TRIHATMOKO Ph.D., dosen senior kaya raya dan Universitas Cartagena

Sura dalam situasi krisis sosial dan ekonomi bahkan kepala negara situasi krisis multidimensi memiliki kekuasaan konstitusional penuh untuk memutuskan UUD, tujuannya untuk menyelamatkan krisis ekonomi. Negara dan negara. Saya (investor Dayli, 23 Juni 2020) sependapat dengan Presiden Joko Widodo. Karena ketidakpastian pandemi COVID-19, ancaman krisis pangan global sudah dekat.

Direkomendasikan untuk segera membangun ekonomi pertanian Indonesia untuk ketahanan pangan nasional. Pada semester berikutnya (9 Juli 2020), keseriusan pemerintah langsung tercermin di lapangan.

Presiden Joko Widodo (Joko Widodo), Menteri Prabowo Subianto dan banyak menteri merancang taman makanan di Kalimantan Tengah.

Namun, tujuan baik ini baru-baru ini memicu perdebatan di kalangan elit pemerintah. Persimpangan lembaga atau departemen terkemuka antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan Nasional memiliki dasar konstitusional.

Namun, dimungkinkan untuk menggunakan metode teoritis dari tata kelola instansi pemerintah yang terkait dengan perusahaan publik di bidang makanan untuk memulai diskusi. departemen. Departemen BUMN harus dan secara logis mengusulkan untuk menjadi departemen utama dalam proyek pertanian biji-bijian Kalimantan. Pasalnya, beberapa BUMN sudah menjalankan perusahaan makanan.

Tidaklah sulit untuk mengatasi perbedaan kewenangan antara berbagai kementerian. Ini biasanya dapat diselesaikan melalui metode politik pemerintah.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *