Penulis: peserta program pascasarjana ilmu politik Universitas Nasional DWI MUNTHAHA

Menyelesaikan “UU Qiao Pote” (UU Ciptaker) disetujui, “UU Penciptaan Lapangan Kerja” (RUU Ciptaker) dari. – Sebelumnya, banyak pihak yang menduga bahwa keinginan Presiden Jokowi untuk mendorong investasi membuat undang-undang yang komprehensif berjalan dengan baik dengan dukungan dari koalisi yang menguasai parlemen.

Tidak ada kendala besar dalam proses persetujuan, selain menolak mundurnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat, Partai Demokrat juga mengabaikan hak pilih dan hak pilihnya. Seperti yang bisa Anda bayangkan, undang-undang memengaruhi isi 79 undang-undang dan mengganti 1.244 di antaranya.

Membaca: Sarjana pendidikan tinggi menyatakan penentangan mereka terhadap keputusan komprehensif Undang-Undang Penciptaan Ketenagakerjaan.

Baca: “UU Komprehensif” tidak bisa dibatalkan, yang merupakan keputusan penghentian terbaru berdasarkan “UU Cipta Kerja”.

Baca: RPD Bangka Khawatir Muncul Penipuan Hukum Secara Menyeluruh di Profesi Hukum, dan RPD Khawatir Motifnya Perburuhan-Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD Ajukan Bagi Yang Tidak Setuju dengan Hukum Orang dapat mengajukan keluhan kepada hukum. Mahkamah Konstitusi.

Usulan ini seolah menunjukkan kepada publik bahwa republik ini menaati prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Ini merusak kepercayaan publik.

Yang paling banyak terjadi adalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penyebutan KKN dapat mempermudah klasifikasi praktik kekuasaan paranoid.

Saat menjatuhkan Soeharto, pemimpin Orde Baru (Orba), istilah itu populer dan efektif sebagai amunisi.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *