Oleh: Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia .

TRIBUNNEWS.COM-Vaksin corona yang semula dijadwalkan akan diterapkan mulai November 2020 hingga Maret 2021 harus terus diproduksi secara efektif. Oleh karena itu, program vaksinasi korona harus mengemban tujuan ganda, yaitu mencapai imunisasi kelompok dan seluruh aspek pemulihan kehidupan, terutama tujuan pemulihan ekonomi. — Sejak Oktober 2020, penyebaran virus corona SARS-CoV-2 sudah menyebar ke seluruh wilayah atau provinsi mulai dari Aceh hingga Papua. Dari 514 kabupaten / kota di 34 provinsi, 501 kabupaten / kota telah mencatat Covid-19 kasus. Dengan meningkatnya kasus baru secara terus menerus, evolusi ini tetap mengkhawatirkan. Rata-rata 4.000 kasus baru dicapai setiap hari. Sebagai bagian dari tindakan pencegahan dan kehati-hatian bersama, kepatuhan mutlak terhadap perjanjian sanitasi belum diamati.

Memang, dengan terus meningkatnya kasus baru, data tentang pemulihan bahkan membangkitkan harapan orang. Sejak kasus pertama ditemukan pada Maret 2020, sebanyak 301.006 pasien dinyatakan sembuh setelah dilakukan pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR). Namun, tidak semua orang harus mengendurkan kewaspadaan, namun juga memperhatikan jumlah kematian di negara tersebut akibat wabah korona. Hingga pekan ini, total kematian akibat Covid-19 di Indonesia mencapai 12.959. Selain itu, saat ini terdapat 66.576 kasus aktif Covid-19 yang kesemuanya masih dirawat di rumah sakit atau di isolasi mandiri.

Sebelum adanya program vaksinasi corona, siapapun bisa memperkirakan kasus baru Covid-19 akan selalu muncul. Dalam beberapa hari mendatang. Alasan yang mendasarinya berasal dari protes terus menerus terhadap undang-undang penciptaan lapangan kerja di berbagai kota. Belum lagi selama seluruh periode latihan hingga minggu pertama Desember 2020, kemungkinan terjadi pelanggaran serius terhadap regulasi kesehatan. Pada akhir tahun, kemenangan beruntun selama liburan panjang juga dapat menghasilkan pendapatan. Kasus baru lainnya. Inilah gambaran betapa sulitnya mengontrol perilaku banyak orang yang sedang mewabah.

Kini, satu-satunya harapan atau pilihan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 adalah vaksin Corona. Dari segi kesiapan mendapatkan vaksin di dalam negeri, kemajuan ini sangat menjanjikan. Melihat ke depan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan merumuskan roadmap vaksinasi atau imunisasi Covid-19. Rencana vaksinasi rencananya akan dimulai pada paruh kedua November 2020 dan akan berlangsung hingga Maret 2021, dengan target 160 juta orang. Namun, menurut perkembangan sebelum kemarin (23/10), dimulainya vaksinasi corona kemungkinan mengalami keterlambatan. Terbitkan izin penggunaan darurat (EUA), yang merupakan otorisasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). EUA adalah tahap persetujuan penggunaan obat atau vaksin yang belum disetujui untuk distribusi darurat. Banyak langkah yang harus diambil sebelum BPOM mengeluarkan EUA. Dan, untuk menghindari masalah di masa mendatang, pemerintah telah memilih untuk mengambil semua langkah tersebut.

Seperti kita ketahui bersama, uji klinis vaksin korona Sinovac dimulai pada 11 Agustus 2020 dan saat ini sedang dalam tahap ketiga. Hingga Rabu (21/10), di antara 1.620 relawan uji klinis fase 3, sekitar 1.074 relawan menerima suntikan kedua. Relief tanpa efek samping. Sesuai prosedur, itu akan dievaluasi setelah uji klinis fase III. Hasil evaluasi menentukan apakah vaksin Covid-19 baru dapat menerima EUA. Dalam penilaian ini dianalisa manfaat dan risiko serta aspek kualitas. Saya berharap semua proses berjalan lancar agar vaksinasi korona bisa segera dilakukan.

Imunisasi dan Pemulihan

Tujuh bulan setelah memahami kerusakan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, hasil vaksinasi corona harus terus efektif. Semua orang khawatir tentang orang yang terpapar virus corona. Namun, banyak dari mereka yang dalam keadaan sehat juga menjadi sasaran tekanan psikologis yang diakibatkan oleh berbagai batasan sosial. Tak hanya itu, pandemi ini juga telah menjerumuskan perekonomian nasional ke dalam zona resesi. Oleh karena itu, vaksinasi korona diharapkan membuahkan hasil, yang tidak hanya berarti memperoleh kekebalan kawanannya, tetapi juga menjadi awal dari proses pemulihan di semua aspek kehidupan (terutama pemulihan ekonomi).h Jika sejalan dengan rencana stimulus ekonomi maka roadmap vaksinasi Covid-19 yang dirancang oleh pemerintah dapat tercapai. Data harus digunakan untuk menentukan skala prioritas pelaksanaan imunisasi. Mengingat persentase kasus Covid-19 terbesar telah tercatat di Pulau Jawa, maka penggunaan vaksinasi di Pulau Jawa harus mendapat prioritas. Bukan hanya karena banyaknya kasus, tetapi juga karena status prioritas Jawa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Data Covid-19 nasional secara jelas menunjukkan bahwa Pulau Jawa adalah pusat penyebaran. Data resmi dari Kelompok Kerja Covid-19 menunjukkan lebih dari 60% kasus telah tercatat di Jawa. Di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, banyak cluster Covid-19 baru bermunculan di banyak kawasan industri dan pusat aktivitas komersial. Data dan tren ini memberikan alasan yang kuat dan masuk akal untuk memprioritaskan vaksinasi di Jawa. Faktor strategis lain yang patut disoroti adalah kontribusi pulau terhadap PDB mencapai 59%. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa tahun lalu 5,52%, dengan kontributor utama Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat.

Pemulihan ekonomi membutuhkan kepastian baru. Apalagi keberadaan vaksin korona harus mampu menggugah harapan dan mencapai kepastian baru tersebut. Selama berbulan-bulan, orang berusaha mengendalikan penularan Covid-19. Semua upaya tersebut tidak membuahkan hasil terbaik, karena pada kenyataannya jumlah kasus terus bertambah. Fakta ini memperpanjang ketidakpastian. Keberadaan vaksin korona menjadi satu-satunya sarana dan harapan utama untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 dan mencapai kepastian baru.

Jika vaksinasi tidak bisa begitu saja menghasilkan kekebalan kawanan, itu akan ideal. Jika vaksinasi corona juga bisa menjadi salah satu faktor pendorong pemulihan ekonomi nasional, maka akan sangat efektif. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, disarankan Menteri Kesehatan juga berkoordinasi dengan Ketua Pokja Pemulihan Ekonomi Nasional.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *