Oleh: Bambang Soesatyo, Juru Bicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia-TRIBUNNEWS.COM-Guna menjaga ketahanan masyarakat di tengah pandemi Covid-19, pemerintah akan segera melaksanakan berbagai program baru untuk seluruh lapisan masyarakat. Jika setiap masyarakat merespon rencana baru ini dengan cara yang sangat sederhana, yaitu memperlakukan dan melaksanakan prosedur sanitasi, maka ketahanan masyarakat dapat tercapai.

Dengan tidak adanya rekonsiliasi, dalam pandemi saat ini, setiap prosedur sanitasi harus dihormati untuk memulihkan masyarakat ke semua aspek kehidupan. Ada contoh nyata yang harus ditiru. Banyak negara telah berhasil meminimalkan jumlah kasus Covid-19 karena kepatuhan terhadap prosedur kesehatan yang ada, dan negara-negara tersebut telah mulai bekerja keras untuk menjaga kewaspadaan yang tinggi dan perawatan yang ekstrim untuk memulihkan kehidupan. Di sisi lain, karena kurangnya kesadaran akan urgensi mematuhi prosedur kesehatan di banyak masyarakat, jumlah kasus Covid-19 di beberapa negara meningkat drastis, hampir tidak terkendali.

Ketika Presiden Joko Widodo baru-baru ini membentuk dan mengimplementasikan Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional, niscaya semua orang tahu kemana arah inisiatif tersebut.

Pemerintah ingin melindungi seluruh masyarakat dari ancaman Covid-19, dengan tetap menjaga ketahanan ekonomi seluruh masyarakat. Selama ini, pada awal pandemi, pemerintah telah memperbaiki anggaran dengan fokus mendanai kebutuhan bansos seluruh kelompok masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Penyesuaian anggaran berhasil menghindari kepanikan dan ketakutan yang berlebihan. Kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan dilindungi, sehingga keamanan dan ketertiban umum dapat terjaga-guna mewujudkan perlawanan masyarakat, pemerintah kini memasuki tahapan selanjutnya. Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 telah mulai bekerja untuk mendorong semua komunitas agar mematuhi prosedur kebersihan. Untuk mencapai tujuan strategis yang penting ini, Presiden mengajak semua pihak untuk melakukan yang terbaik. Presiden bahkan berkali-kali mengingatkan masyarakat akan pentingnya memakai masker. Dukungan TNI-Polri diusulkan untuk memperkuat upaya tersebut. Presiden mengangkat Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia, sebagai Wakil Direktur Jenderal dari kedua komite tersebut. TNI akan mendukung upaya seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan perjanjian sanitasi dalam kehidupan sehari-hari. Pekerja komunitas, pekerja honorer, ibu rumah tangga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Untuk usaha kecil dan menengah, pemerintah telah menyiapkan bantuan Rp 2,4 juta untuk setiap bidang usaha. Sasaran program adalah 12 juta peserta UMKM. Ibu rumah tangga wiraswasta tidak menarik perhatian. Pemerintah telah menyiapkan rencana stimulus bisnis bagi ibu rumah tangga dan pengusaha mikro yang di-PHK, dan masing-masing debitur dapat memperoleh pinjaman modal kerja bebas bunga sebesar Rp 2 juta. Targetnya 6,2 juta ibu rumah tangga. Sementara itu, bagi pekerja swasta yang gaji bulanannya kurang dari Rp 5 juta, pemerintah memberikan bantuan Rp 600.000 per bulan. Dengan alokasi anggaran sebesar Rs 31,2 triliun, jumlah penerima bantuan ini mencapai 13 juta pekerja. Pemerintah juga memberikan bantuan dalam jumlah yang sama kepada pekerja masyarakat yang berstatus honorer atau nonpelayanan publik (PNS). Selain itu, penggunaan dana desa juga difokuskan untuk menjaga kelenturan ekonomi masyarakat desa.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *