Disediakan oleh: Widad Thalib, SH, MHWasekjen, Ketua DPP KNPI dan OPPPI, Departemen Hukum-TRIBUNNEWS.COM-Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 No. Pengurus (Perpres no 177/2014) tidak digunakan untuk mengangkat direksi dan / atau komisaris BUMN, tetapi untuk menunjuk pegawai negeri (ASN) di lembaga sipil nasional. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung kekayaan negara yang terpisah. ASN) .

Baca: Ombudsman Presiden Surati (Surati) Minta Penjelasan Kedudukan Komisioner BUMN

Selain itu perlu diketahui bahwa Perpres merupakan peraturan yang diatur dalam Pasal 53. Undang-Undang Kepegawaian Republik Indonesia Nomor 5 (UU ASN) Tahun 2014. Ini adalah Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2014. Pada bagian mengingat huruf A, pada bagian ini pada dasarnya disebutkan bahwa ketua adalah otoritas tertinggi dalam pengembangan ASN. Ia memiliki kekuasaan untuk memutuskan pengangkatan dan pemberhentian manajer senior kunci dan pemimpin senior. Mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (UU BUMN) Republik Indonesia tentang Perusahaan Umum.

Apabila pengangkatan anggota dewan tunduk pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) serta pengangkatan Komisaris BUMN berdasarkan Pasal 27 UU BUMN.

Dalam kedua peraturan tersebut secara jelas diatur bahwa Menteri BUMN dapat menjabat sebagai Menteri RUPS untuk mengangkat direksi dan / atau komisaris BUMN.

Perlu diperhatikan juga bahwa ketentuan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi dan / atau komisaris tidak tunduk pada peraturan berikut. Pepres, tapi menurut keputusan menteri. (Kosong: Pasal 18 dan Pasal 30 UU BUMN).

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *