Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pembahasan Undang-Undang Ideologi Pancasila (RUU HIP) antara pemerintah dan DPR menuai kontroversi dan kontroversi di masyarakat.

Narasi yang muncul sebagai respon masyarakat terhadap UU HIP bermuara pada tiga hal utama: TAP MPRS XXV / MPRS / 1996 tidak dicantumkan dalam Pembukaan; lima sila Pancasila diperkuat dalam trisula dan ekasila; dan dalam teks Berisi istilah budaya sakral.

Pertanyaan pertama terkait TAP MPRS XXV / MPRS / 1996 adalah terkait pembubaran Partai Komunis Indonesia, “Manifesto” adalah organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia. Partai Komunis Indonesia di Republik Indonesia dan melarang setiap kegiatan sosialisasi atau perkembangan gagasan atau ajaran komunisme / Marxis-Leninis.TAP MPRS XXV / MPRS / 1996 tidak termasuk dalam pembukaan UU HIP yang dianggap sebagai posisi politik yang menjadikan komunisme Ideologi memiliki peluang untuk dihidupkan kembali dan dipandang sebagai musuh utama Pancasila. -Pada titik ini, UU HIP mendapat tentangan keras dari berbagai kelompok masyarakat, terutama kelompok agama, yang memiliki catatan sejarah ideologi komunisnya sendiri.

Dua hal lainnya terkait dengan reduksi lima sila Pancasra menjadi trisula dan yekasila, serta penulisan istilah budaya sakral, yang sebenarnya merupakan bagian dari perdebatan sejarah yang panjang.

Kedua pertanyaan ini bersumber dari pidato Bung Karno pada 1 Juni. Oleh karena itu, dalam konteks wacana akademis, perselisihan atas kedua isu tersebut masih patut dipertanyakan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari proses perumusan legislasi. Resep Ayam SujonoSelain tiga hal pokok tersebut, Bagian Pemeliharaan Ideologi KNPI DPP Pancasila juga meyakini bahwa ada isu lain yang lebih penting dan tidak selalu banyak dibicarakan oleh masyarakat. Status Pancasila sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia.

Baca: Kinto One, Mobil Toyota Sewa Seperti Memiliki Mobil Sendiri – Oleh karena itu, Industri Pendukung Ideologi DPP KNPI menganggap hal tersebut tidak benar. Mengingat status Pancasila jauh lebih tinggi dari pada undang-undang dan sangat mendasar, maka Pancasila dapat dengan tepat dijadikan produk hukum.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *