Penulis: HendardiKetua Institute SETARA

TRIBUNNEWS.COM- setelah melewati Pemisahan TNI-Polri selama dua puluh tahun dan TAP MPR VI / MPR / 2000, terkait Pemisahan TNI dan Polri, serta TAP MPR VII / MPR / 2000 Terkait peran TNI dan Polri, jika proyek R-Perpres tentang misi TNI untuk menumpas terorisme disahkan dalam Perpres yang disahkan oleh Pasal 43I UU No. 43, maka rencana reformasi sektor keamanan akan mengalami kemunduran paling parah. . Resolusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sebelumnya, TNI diduga memegang jabatan sipil dan dalam banyak kasus tidak menuduh pelanggaran HAM berat, hal ini juga menandai kemunduran yang mengkhawatirkan bagi reformasi di bidang keamanan. Setelah para pemimpin Yokowi menyelesaikan reformasi bidang keamanan, seperti pembatalan kekuasaan komando teritorial, revisi UU No 31/1997 tentang Pengadilan Militer, dan berlakunya UU Bantuan Militer, sebagai sarana memasukkan TNI ke dalam kehidupan sipil. Pada dasarnya, terus memberikan TNI borderless berbagai keistimewaan untuk berpartisipasi dalam berbagai kehidupan sipil. Baca: Perpres TNI tentang Penanggulangan Terorisme Dianggap Rancu dan Tumpang-tindih – Keppres tentang Partisipasi Tak Terbatas dan Tidak Bertanggung Jawab dalam Misi Penanggulangan Terorisme TNI, yang memungkinkan TNI mencegah, bertindak, dan memulihkan kebebasan melakukan teror Kebebasan menggunakan APBD atas nama terorisme, termasuk kekebalan dari tuntutan dan peradilan yang adil serta persiapan ketika TNI melakukan tindakan yang salah atas tindakan terorisme. Akan menjadi pemimpin terlemah dalam pelaksanaan reformasi sektor keamanan, karena merusak desain TNI dan Polri yang dituntut oleh reformasi, yang menjadikan TNI sebagai alat pertahanan, dan Polri menjadi alat untuk menjaga keamanan, menegakkan ketertiban dan menegakkan hukum. – TNI adalah alat pertahanan yang hanya dapat ditempatkan di departemen sipil dan lembaga penegak hukum berdasarkan kebijakan politik nasional, bersifat sementara, terbatas waktu, jenis alokasi tertentu, dan disertai dengan mekanisme akuntabilitas tertentu. Dalam beberapa kasus, polisi, kepolisian, komponen utama sistem peradilan pidana negara / wilayah lain tidak lagi mampu merespon aksi teror tersebut (di luar kapasitas kepolisian).

Diusulkan oleh UU No. 5/2018 Metode penegakan hukum (sistem peradilan pidana) dibangun sehingga semua orang yang terlibat dalam penuntutan harus dapat melakukannya. Menyesuaikan sistem, terutama dalam hal akuntabilitas bisnis dan perlindungan hak asasi manusia. -Ketika ancaman meningkat menjadi ancaman militer, memang dimungkinkan untuk berpartisipasi dalam TNI sampai batas tertentu, dan ini dilakukan di bawah perintah otoritas politik.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *