Penulis: Lulusan Universitas Nasional lulusan ilmu politik DWI Meng Taha (DWI MUNTAHA)

pada 9 Desember 2020, sementara ketua pemilihan umum di daerah (Pilkada) khawatir. Selain obat mujarab, rencana protes politik yang diganggu-Presiden Jokovy juga mengungkapkan keprihatinannya atas munculnya gugus Pilkada. Pernyataan Jokovy dapat dilihat sebagai kepedulian seorang pemimpin terhadap keselamatan warga negara.

Namun, rencana itu juga milik otoritas politiknya. Dasar hukum pelaksanaan “Pirkada 2020” adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang mengatur dan menetapkan peluncuran “Pirkada” secara serentak pada bulan Desember 2020, serta ditandatangani dan disetujui. 23 September, hingga keputusan akhir pada Desember 2020.

Namun, mengingat jumlah orang yang terpapar virus Covid -19 semakin meningkat, keputusan ini sangat berani. Panitia Pemilihan Umum (KPU) sendiri mengumumkan jumlah calon pimpinan daerah yang terpapar mencapai 63 orang.

Sikap publik, jika Anda menggunakan indikator untuk menyelidiki hasil kebijakan dan piagam politik, setiap orang mengungkapkan persentase penolakan yang tinggi. -Dalam survei indikator politik, angkanya 63,1%, dan meskipun piagam politik rendah, namun tetap tertinggi di 54,2%. ——Bahkan pendapat ahli, banyak orang telah mengajukan keberatan. Misalnya, jika risiko kesehatan masyarakat terancam, Profesor Djohermansyah Djohan, guru besar American College of Interior Management (IPDN), berpendapat Pilkada perlu ditunda hingga Desember 2021 (Kompas, 13/6/20).

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *